"Bagaimana, Pak, terkait Gibran?"
Saya mencoba menjawab dengan memilih diksi yang singkat, tapi bisa mewakili pandangan secara lebih makro tentang politik Indonesia dewasa ini.
Saya sampaikan: "Saya kok melihat Indonesia sedang menuju ke Afrika ya. Demokrasi kita berjalan menuju Afrika, bukan menuju wilayah-wilayah lain yang lebih demokratis. Itu analisis saya. Sangat disayangkan. Untuk mempertahan kekuasaan, banyak negara yang memilih melakukan perubahan perundangan dan regulasi terkait." Dengan jawaban itu, sang penanya sepertinya membaca kalau saya tidak tertarik dengan topik Gibran. Karena itu beliau tidak meneruskan diskusi topik ini dan mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain.
Di akun Youtube-nya yang diunggah 10 Desember 2023, Rhenald Kasali mewawancara Burhanuddin Muhtadi terkait isu yang sama. Burhanuddin menyatakan bahwa politik uang di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Tepatnya, nomor tiga di dunia dengan angka 33,1 persen di bawah Uganda.
Rhenald lantas menyela: "Oh, kita berbanding dengan negara-negara seperti itu, sebagai negara demokrasi yang kita harapkan sudah modern dan sudah siap tinggal landas."
Sampai di sini saya merasa dikuatkan dengan pernyataan Burhan dan Rhenald di atas. Setidaknya komen saya terhadap pertanyaan kawan yang duduk di hadapan saya itu tidak terlalu salah. Bahwa negeri kita sedang mengarah pada model politik Afrika.
Gibran melenggang sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbiru.
Walaupun Almas mengaku tidak ada intervensi dari siapa pun saat mengajukan uji mater, sebatas uji nyali keilmuan, namun apakah secara kebetulan atau bukan, hasil keputusan MK itu bisa langsung disambut dengan pencalonan Gibran. Ini menjadi sangat menarik banyak kalangan dan menghubungkannya dengan politik kekuasaan.
Bagaimana tidak, yang mendaftar kebetulan juga sesuai dengan materi yang digugat. Artinya, jika materi itu tidak digugat, maka Gibran tidak bisa mencalonkan diri. Berkat kemenangan gugatan Almas, ia bisa lolos.
Yang menarik berikutnya, Gibran adalah anak presiden yang sedang aktif bertugas. Kepolosan yang disampaikan Almas dengan begitu akan tetap menjadi pemicu opini masyarakat atas kemungkinan adanya intervensi serta mengaitkan berbagai kenyataan satu sama lainnya.
Beberapa pertanyaan bisa saja muncul setelah pencalonan Gibran menjadi cawapres: Apakah gugatan meloloskan bakal calon tertentu? Apakah ada intervensi kekuasaan dalam putusan? Apakah cawapres belia termasuk yang pandai membaca kondisi sehingga langsung pasang badan memanfaatkan putusan? Dan banyak pertanyaan lain yang bisa diajukan.
Sepertinya jawaban pertanyaan pertama lebih meluas dan cenderung diiyakan. Ungkapan bahwa demokrasi kita menuju ke gaya Afrika, lebih berkonotasi tudingan akan kebenaran hal ini.
Anjuran Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan yang mengangkat isu kerukunan dan akur setelah pemilu yang sejak awal sudah dikumandangkan juga semakin memperkuat dugaan ada rencana ke arah sana. Artinya, bangun dulu isi kesatuan dan kerukunan, kemudian berulah. Lalu di akhir nanti menjadikan isu kerukunan itu menjadi media peredam jika ulahnya berhasil.
Baca:Media Asing Berikan Gibran Rakabuming Julukan 'Nepo Baby', Apa Itu?
Sebenarnya, akan elok perubahan konstitusi itu tidak diberlakukan untuk Pemilu 2024 ini. Dengan begitu, akan menepis anggapan adanya rekayasa politik dan membuat gugatan Almas terkesan murni keilmuan tanpa intervensi.
Apakah misalnya keputusan itu tidak langsung dimanfaatkan oleh pendaftar dengan kualifikasi sesuai batasan usia yang digugat atau dengan menunda sidang putusan gugatan sampai pada periode awal presiden terpilih 2024. Sehingga, perjuangan konstitusinya Almas bisa dipersiapkan untuk masa pemilu mendatang.
Dan ada cukup waktu edukasi politik bagi masyarakat tentang penghargaan usia muda untuk maju ke panggung politik sejak dini.[]
