Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi/MI/Ebet
Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi/MI/Ebet (Gaudensius Suhardi)

Gaudensius Suhardi

Anggota Dewan Redaksi Media Group

Data E-HAC Bocor, Janji DPR Ditagih

Pilar kejahatan cyber ruu dpr DPR RI perlindungan data pribadi Podium Pencurian data
Gaudensius Suhardi • 02 September 2021 05:24

Tidak lah berlebihan bila saat ini publik menuntut DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Tuntutan itu sejalan dengan komitmen DPR. Katanya, DPR mau berbenah serta belajar mendengar, memahami, dan menyalurkan aspirasi rakyat.
 
Ketua DPR Puan Maharani pada 26 Juli menyatakan optimismenya bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi dapat segera diselesaikan dan diundangkan. Sebulan berlalu, ucapan Puan belum menjadi kenyataan.
 
Janji politisi memang manis, jangan-jangan ia sudah lupa janjinya sendiri. Kata Charles de Gaulle, politisi tidak pernah percaya atas ucapannya sendiri. Mereka justru terkejut bila rakyat memercayainya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi buntu sejak April. Buntu terkait otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Pemerintah ingin pengawasannya dilakukan pemerintah di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan sebagian fraksi di DPR ingin otoritas tersebut dipegang badan independen yang bertanggung jawab kepada presiden. Kedua pihak sepakat perlunya keberadaan otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Keduanya juga sama-sama sepakat lembaga itu bertanggung jawab kepada presiden. Kesamaan inilah yang perlu dipertajam, jangan mempertajam perbedaan yang mengakibatkan pembahasannya buntu.
 
Kiranya kurang bijak pembentukan lembaga baru di tengah euforia pembubaran lembaga yang sudah ada. Sejauh ini, Presiden Joko Widodo telah membubarkan 23 lembaga negara, dan akan menyusul lagi 18 lembaga lainnya. Jadi, untuk apa lagi membentuk lembaga baru?
 
Jalan tengah bisa ditawarkan untuk menjembatani kebuntuan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. DPR dan pemerintah bisa saja memaksimalkan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat yang dibentuk berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik.
 
Tugas dan fungsi KIP perlu diperluas dengan memberikan tambahan kewenangan untuk menangani persoalan perlindungan data pribadi. Namanya bisa saja diubah menjadi Komisi Informasi dan Perlindungan Data Pribadi.
 
Jangan terus-menerus merawat memori kolektif yang pendek, sangat pendek, yang pada gilirannya menjadi sumber sumbu pendek. Sahkan sekarang juga RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang sesuai janji manis anggota dan pimpinan DPR. Jangan ditunda-tunda.
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif