Warga Palestina menentang proposal perdamaian Timur Tengah dari Amerika Serikat. Foto: AFP
Warga Palestina menentang proposal perdamaian Timur Tengah dari Amerika Serikat. Foto: AFP (Hafiyah Yahya)

Hafiyah Yahya

Penulis adalah produser di Metro TV

Palestina dan Bingkai Media

Pilar palestina
Hafiyah Yahya • 26 Februari 2020 09:00
PERISTIWA seputar penjajahan Palestina oleh Israel, selalu muncul di laman berita sejumlah media di Indonesia. Berita itu kemudian beresonansi di media sosial, dan menjadi perbincangan khalayak. Namun, tak jarang konflik di Palestina dipersempit menjadi persoalan agama, bahkan terorisme.
 
Narasi soal Palestina kerap dikaitkan dengan persoalan agama, padahal semestinya tidak. Penulis buku Not the Enemy: Israel’s Jews from Arab Lands, Rache Shabi mengatakan, mendorong konflik Palestina-Israel ke ranah agama, dan mendefinisikannya sebagai “perang agama”, jelas memiliki tujuan politik. Pemerintah Israel bisa beralasan memerangi Palestina adalah perang melawan teror, dan mengklaim warga Palestina sama seperti kelompok IS (Islamic State) yang harus diperangi.
 
Jika isu Palestina kemudian lekat dengan kelompok tertentu atau agama tertentu, bahkan dikaitkan dengan gerakan terorisme, maka media perlu meluruskan, karena kewajiban pertama jurnalisme adalah berpihak pada kebenaran. Jangan sampai narasi-narasi keliru soal Palestina justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau media yang tidak bertanggung jawab.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


 
Yahudi dan Zionis Kebiasaan sebagian media yang mengaitkan isu Palestina dengan isu agama terlihat saat menulis kata “Yahudi” ketimbang “Zionis” sebagai penyebab konflik di Palestina. Padahal Zionis dan Yahudi merupakan dua hal yang berbeda.
 
Yahudi merujuk pada etnisitas atau suku bangsa, dan sebagian besar orang Yahudi beragama yahudi karena faktor keturunan. Tapi ada juga orang Yahudi yang tidak beragama Yahudi.

Dalam sejumlah protes menentang penjajahan Israel terhadap Palestina di berbagai negara, sebagian demonstran justru dari kalangan Yahudi. Mereka yang mengecam penjajahan Israel bahkan datang dari organisasi Yahudi seperti Jewish Voice For Peace.


 
Sedangkan, yang dimaksud dengan Zonis adalah penganut Zionisme, sebuah gerakan politik yang salah satu pemimpinnya adalah Theodor Herzl, dengan mimpi mendirikan negara yang menaungi warga Yahudi.
 
Menurut Yoav Litvin, doktor psikologi dan penulis Israel-Amerika, Zionisme adalah gerakan penjajah rasis dan pemukim yang secara oportunis mengooptasi aspek-aspek Yudaisme dalam praktik kriminalnya. Dia juga menyebut adanya praktik apartheid dan genosida terhadap warga asli Palestina. Litvin menyebut ahli strategi Zionis memanipulasi trauma masa lalu yang dialami Yahudi, untuk menggalang dukungan bagi kebijakan agresif yang menghilangkan hak warga Palestina.
 
Jika kita mampu membedakan antara Yahudi dan Zionis, maka kita akan memahami bahwa mendukung Palestina bukan berarti memusuhi Yahudi, atau anti-semitisme. Karena itu, untuk memperkaya pandangan publik, terutama masyarakat Indonesia yang lekat dengan masalah Palestina, media perlu konsisten untuk membedakan dua hal ini.
 
Tujuannya agar tidak ada kerancuan, yang mengakibatkan fobia Yahudi, alih-alih mengecam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Zionis. Dalam hal ini, saya jarang mendapati istilah Zionis digunakan oleh media arus utama, untuk menyebut kelompok yang menjajah wilayah Palestina.
 
Palestina bukan teroris
 
Hal lain yang kerap menjadi salah kaprah media soal konflik Palestina adalah melabeli tokoh maupun setiap orang yang tergabung dalam perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai teroris. Pandangan tersebut sejalan dengan agenda Israel dan Amerika yang ingin memperlemah gerakan kemerdekaan Palestina.
 
Israel misalnya, menyebut pemimpin Palestinian Islamic Jihad (PIJ), Baha Abu al-Ata, sebagai “bom yang siap meledak”, yang merencanakan “serangan teroris dalam waktu dekat”. Arab Saudi, sama halnya dengan sekutunya, Amerika Serikat dan Israel, menetapkan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, sebagai kelompok teroris.
 
Pengadilan Urusan Darurat Kairo Mesir juga menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris, pada 2 Maret 2015. Di sisi lain, Mesir kian membuat kehidupan warga Palestina tertekan, karena menutup perlintasan Rafah –sebagai satu-satunya akses penduduk Gaza ke wilayah luar– hampir sepanjang tahun.
 
Pada tahun 2017, Dewan Eropa mengajukan banding terhadap pengadilan Tinggi Uni Eropa (ECJ), yang menyebut Hamas sebagai organisasi teroris. Advokat ECJ, Eleanor Sharpston, meminta Hamas dikeluarkan dari daftar teroris. Eleanor berpendapat, Uni Eropa tidak bisa mengandalkan fakta yang didapat dari artikel media dan informasi dari internet, dan bukan berasal dari investigasi independen.
 
Warga Palestina yang mengikuti aksi-aksi menuntut hak atas tanah airnya pun disebut teroris oleh Israel, meski hanya melakukan aksi damai, seperti “Great March of Return” atau aksi kepulangan massal, yang dimulai sejak Maret 2018. Beberapa warga yang marah dan melemparkan batu ke arah pasukan Israel, dibalas dengan tembakan yang menyasar siapa saja.
 
Sasaran tembak Israel
 
Lebih dari enam ribu warga Palestina tak bersenjata menjadi sasaran tembak tentara Israel. Pada Maret hingga akhir 2018, ada total 189 warga Palestina gugur akibat tembakan Israel pada demonstrasi di Gaza. Korban di antaranya adalah jurnalis, tenaga medis, anak-anak dan penyandang disabilitas.
 
PBB mencatat dalam demo di perbatasan Gaza tahun 2018 ada 940 anak di bawah usia 18 tahun ditembaki pasukan Israel, 35 di antaranya gugur. Sebanyak 81% sasaran tembak adalah kaki demonstran.
 
Akibatnya, 122 demonstran harus diamputasi satu atau dua kakinya, dan 20 di antara mereka adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. PBB juga mendakwa Israel melakukan kejahatan perang karena dengan sengaja menyerang warga sipil Palestina dalam demonstrasi di Gaza.
 
Dalam buku The Wrong Story: Palestine, Israel, & The Media, yang ditulis seorang doktor sastra, Greg Shupak, organisasi media besar digambarkan memiliki sejumlah kekurangan dalam menyajikan konflik di Palestina. Shupak menganggap keliru media yang menilai orang Palestina dan Israel sama-sama menjadi korban pada tingkat yang sebanding, menyebut konflik ini antara kelompok “ekstremis dan moderat”.
 
Shupak juga mengecam penggunaan kekuatan Israel sebagai tindakan membela diri yang dapat dibenarkan. Ini artinya, ada bias antara kedudukan penjajah dan yang terjajah, dalam sebagian pemberitaan media mengenai konflik di Palestina.
 
Tidak sebanding
 
Beberapa hal yang membuat Palestina dan Israel tidak bisa dipandang sebanding menurut Shupak, di antaranya; Israel merupakan negara adikuasa yang memiliki kekuatan militer, sementara palestina adalah entitas yang sebagian besar demiliterisasi atau sipil. Israel juga dibantu keuangan hampir tak terbatas dari sejumlah negara Barat.
 
Sebaliknya, Palestina sangat bergantung pada pernafasan, minuman dan makanan, di udara, air, tanah yang (dijajah) Israel. Maka, Shupak mengecam pihak yang menyalahkan korban atas kekerasan dalam situasi yang asimetris tersebut.
 
Pada tahun 2017, Mariam Barghouti, penulis Palestina-Amerika mengatakan bahwa fokus media arus utama selalu pada reaksi Palestina, bukan pada tindakan israel. Barghouti mengecam media yang menyebut warga palestina melakukan pelanggaran. Sebab, sebenarnya mereka hanya mempertahankan diri.
 
Jurnalisme yang berpihak
 
Media yang berbasis di Qatar, Al-Jazeera, membuat sebuah infografik untuk mengajak publik berhenti menyebut “perbatasan Gaza”, melainkan “penjara Gaza”. Pasalnya, perbatasan terbentuk karena adanya perjanjian, bukan dari pendudukan suatu wilayah.
 
Apa yang dialami warga Gaza, bak hidup di penjara karena pagar berduri yang dibangun Israel lengkap dengan militer yang selalu siaga. Akibatnya, akses warga terhadap kebutuhan sehari-hari menjadi sangat terbatas.
 
Itu hanya satu dari sejumlah pemberitaan Al-Jazeera yang dinilai berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina. Di tahun 2017, Pemerintah Israel berusaha menutup kantor biro Al-Jazeera di Israel dan mencabut izin para wartawannya, karena dituding mendukung terorisme dan memicu ekstremisme agama. Ironisnya, Israel mendapuk diri sebagai satu-satunya negara demokratis di Timur Tengah.
 
Media di Indonesia tidak akan mengalami apa yang menimpa Al-Jazeera, karena memiliki ruang yang luas di dalam negeri. Media di Indonesia juga leluasa menyajikan diskursus lebih dalam mengenai konflik Palestina-Israel.
 
Apa lagi sikap pemerintah jelas mendukung Palestina, seperti yang termaktub dalam konstitusi, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Indonesia juga menolak “Proposal Perdamaian” yang ditawarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 29 Januari 2020, yang dinilai hanya menguntungkan Israel. Belakangan, Indonesia mendorong pertemuan khusus Dewan Keamanan PBB untuk membahas penolakan Peta Damai Palestina-Israel.
 
Sikap pemerintah Indonesia yang mendukung Palestina semestinya menjadi kesempatan baik bagi media di Indonesia untuk tidak sekadar memberitakan peristiwa-peristiwa di Palestina, tapi memberi makna tentang apa yang sebenarnya terjadi. Media di sini juga harus menghindari bingkai agama dan ekstremisme agar masalah Palestina menjadi perhatian semua orang, bukan hanya milik kelompok tertentu.[]
 
*Segala gagasan dan opini yang ada dalam kanal ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Medcom.ID. Redaksi menerima kiriman opini dari Anda melalui kolom@medcom.id
 

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif