Menjembatani Speed Gap, Ketika Kurikulum Kampus Kalah Cepat dari Industri

Bali: Kecepatan perubahan teknologi dalam lima tahun terakhir yang begitu pesat bukan lagi sekadar membuat kesenjangan keterampilan (skills gap). Ada hal yang juga mesti menjadi perhatian yakni kesenjangan kecepatan (speed gap). 

Universitas memiliki keterbatasan waktu dan prosedur regulasi untuk mengubah kurikulum. Sementara itu di sisi lain, industri berkembang dan berpacu dengan sangat cepat. 

Country Manager Intel Corporation, Harry K. Nugraha, mencontohkan bila perusahaan memberikan daftar kebutuhan dan meminta universitas memenuhinya, seberapa cepat kurikulum dapat diubah. Komite kurikulum hanya dapat bekerja dalam jangka waktu tertentu, sementara industri berpacu sangat cepat. 

"Di industri saya, hal itu nyaris mustahil. Karena itulah, melihat dua kesenjangan ini, kolaborasi dengan industri menjadi sangat penting, dan pertanyaannya adalah bagaimana kita menyusun kolaborasi tersebut," kata Harry dalam Opening Panel QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2026 di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali, Selasa, 3 November 2026.

Banyak perusahaan bingung dan terus melatih ulang karyawan setiap kali ada teknologi baru yang muncul. Hal ini juga memberikan implikasi dan tekanan yang sangat berat bagi universitas yang harus meresponsnya. 

Hal itu terlihat nyata di lapangan di mana terdapat kesenjangan kesiapan tenaga kerja. Berdasarkan riset dari Deloitte, terdapat jurang pemisah sangat lebar dalam adopsi teknologi baru.

Sebesar 43 persen organisasi di seluruh dunia sudah sangat siap dari sisi infrastuktur artificial intelligence (AI), namun hanya 20 persen tenaga kerjanya yang siap. Riset QS juga menunjukkan adanya selisih besar antara apa yang dianggap penting oleh pemberi kerja dengan apa yang dikuasai lulusan baru. 

"Keterampilan manusia selalu tetap krusial. Berpikir kritis dan pemecahan masalah adalah dua bidang dengan kesenjangan terbesar antara harapan pemberi kerja dan apa yang mampu ditunjukkan mahasiswa ketika mulai bekerja," ungkap Chief Executive Officer, QS Quacquarelli Symonds, Jessica Turner. 
   

Solusi hadapi speed gap

Meski begitu, ada beberapa solusi konkret yang dapat diterapkan oleh universitas dan industri untuk mengatasi masalah kecepatan ini. 

Universitas tidak perlu merombak total kurikulum dasar yang membutuhkan waktu lama. Universitas dapat berperan sentral sebagai penyedia fondasi pendidikan yang tahan lama. 

"Misalnya, jika Indonesia ingin berada di garis depan dalam manufaktur canggih, pemerintah Indonesia perlu menetapkannya sebagai prioritas nasional dan menyediakan akses pembelajaran," tutur  Head of Asia, Enterprise, Coursera + Udemy, Rohit Kalsy. 

Rohit mengatakan universitas harus membuka program rekayasa dasar. Pemberi kerja harus berkomitmen seperti apa kapabilitas dalam peran-peran tersebut, mendefinisikannya, memberikan proyek, dan memastikan penempatan kerja. 

Dia menyebut platform seperti Coursera + Udemy dapat membantu pengembangan fakultas yang kini juga menjadi sangat krusial. Sertifikasi profesional industri juga dibawa ke universitas, karena universitas berperan sentral sebagai fondasi pendidikan yang tahan lama, lalu ditambahkan lapisan adaptif berupa kredensial mikro. 

Rohit mencontohkan mitra mereka, Wawasan Open University di Malaysia, menerapkan Google Data Analytics Professional Certificate dalam program magister. Mereka melaporkan waktu
pengembangan karier mahasiswa, yang dulu sembilan hingga dua belas bulan, kini menyusut
menjadi tiga bulan. 

"Jadi selain persoalan keterampilan dan pelatihan ulang, yang jauh lebih berat dan memerlukan wawasan, ada juga persoalan waktu respons yang dihadapi universitas. Dengan kecerdasan buatan, kemampuan orang dapat diperluas, tetapi secara teknis yang penting juga adalah kemampuan merespons tepat waktu," tutur dia. 

Dia juga menyebut laporan Coursera menunjukkan 92 persen pemberi kerja menilai rekrutmen pertama yang memiliki kredensial mikro jauh lebih sukses dalam pekerjaannya.

Menghadapi kebutuhan yang cepat dan berskala besar sering kali sulit dilakukan di awal. Karena itu, pendekatan terbaik adalah memulai kolaborasi dengan tujuan berskala kecil terlebih dulu. 

"Kita tahu kebutuhannya cepat, sehingga tiba-tiba kita ingin segera dan dalam skala besar. Hal itu mungkin tidak berjalan demikian. Sebaiknya kita mulai dengan tujuan berskala kecil, misalnya sistem validasi dengan seratus orang. Setelah kita memahaminya dengan baik, barulah kita perluas," papar Harry. 
 

Selain itu, penting juga menghubungkan teori akademis dengan praktik langsung melalui magang dan proyek nyata. Di BINUS University misalnya, mahasiswa wajib mengikuti program 2+1+1. 

Dalam program ini, mahasiswa mengikuti pembelajaran dua tahun di kampus asal, satu tahun di kampus BINUS lain, dan satu tahun Enrichment Program. Mahasiswa wajib menghabiskan satu hingga dua semester langsung di industri. 

"Mereka dapat memilih magang, berwirausaha, atau belajar di luar negeri, atau pilihan lain. Ini adalah perjalanan mahasiswa yang bersifat wajib," beber Rektor BINUS University, Nelly. 

Selain itu, universitas juga bisa mendorong mahasiswa memecahkan masalah bisnis nyata menggunakan AI, memverifikasi hasilnya, dan mempertahankaan rekomendasi mereka. "Itu membuat mahasiswa menjadi lebih utuh dan siap bekerja," ucap Rohit. 

Pada akhirnya, industri tidak bisa hanya mengirimkan daftar kebutuhan keterampilan mereka kepada kampus dan mereka memenuhinya. Industri juga perlu bertanggung jawab.

"Saya ingin mengambil sebagian tanggung jawab itu atas nama industri, yaitu industri juga harus lebih bertanggung jawab menghubungkannya," tegas Harry. 

Terpenting, harus ada tanggung jawab bersama yang melibatkan universitas, industri, platform teknologi, dan pemerintah. Pemerintah harus ikut berpartisipasi karena pembuatan kebijakan dan universitas bekerja sangat erat dengan banyak kepatuhan dan audit. 

President Director HP Indonesia, Juliana Cen, menekankan pentingnya peran pemerintah menciptakan peluang baru, baik untuk kewirausahaan maupun industri. Hal itu agar tersedia lebih banyak pekerjaan. 

Apabila tidak, pasar kerja menjadi sangat padat dan sangat kompetitif, dan semua keterampilan yang diperlukan menjadi semakin diperebutkan oleh
setiap individu. 

"Itulah sebabnya kita tidak boleh melupakan peran penting pemerintah. Pemerintah perlu berperan dan menanamkan investasi, serta bagaimana industri mendukung misi tersebut," ujar Juliana.