Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, meminta Kemendagri mengecek semua Peraturan Daerah (Perda) yang berpotensi intoleran dan bertentangan dengan konstitusi sekaligus nilai-nilai Pancasila. Khususnya, Perda intoleran yang diimplementasikan di lingkungan sekolah.
"Kemendagri bersama Kemdikbud segera berkoordinasi, lebih pro aktif memeriksa aturan daerah dan sekolah yang berpotensi intoleran, tidak hanya dari aspek agama, tetapi juga kepercayaan, suku, budaya, ras, dan kelas sosial ekonomi siswa," kata Satriwan.
Aturan daerah atau sekolah yang mewajibkan siswa nonmuslim memakai jilbab dan aturan larangan siswi muslim menggunakan jilbab jelas sama-sama melanggar Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD), dan Undang-Undang (UU). Aturan ini juga menyalahi prinsip toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika.
Baca: Pendidik Abai Nilai Kebangsaan, Pembangunan Karakter Terancam
Bagaimana pun, menurut Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie), peristiwa di SMKN 2 Padang harus menjadi alarm tanda bahaya bagi para pemangku kepentingan di negeri ini. Jika dibiarkan, pola ini berpotensi menjadi penghambat upaya pembentukan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa datang.
"Upaya-upaya yang masif, terukur dan berkesinambungan perlu dilakukan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkap Rerie.
Era globalisasi yang tanpa batas saat ini, jelas Rerie, berbagai ideologi asing mudah diakses dan dapat mempengaruhi proses pemahaman nilai-nilai kebangsaan oleh para generasi muda. Tidak ada tawar menawar lagi untuk menyegerakan berbagai langkah yang diperlukan dalam meningkatkan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada segenap lapisan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
