"Dan ini tentunya menimbulkan potensi pemborosan keuangan negara yang siginfikan," ujar Nizam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dikutip Kamis, 22 Mei 2025.
Ia menyebut telah berhitung besaran pemborosan anggaran negara karena adanya PTKL. Secara hitungan, anggaran yang tidak tepat pada penataan PTKL bisa memberikan kuliah gratis melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) kepada 40 persen mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
| Baca juga: Komisi X Minta Anggaran Sekolah Kedinasan Dikaji |
"Hitung-hitungan kami secara kasar itu kira-kira 30 sampai 40 persen mahasiswa PTN itu bisa mendapatkan KIP-K, jadi gratis," tutur dia.
Tak hanya itu, inefisiensi keuangan negara ini juga mengurangi kemampuan negara. Khususnya dalam meningkatkan kualitas PTN.
"Bisa dibayangkan, kalau rasio jumlah mahasiswa PTKL itu 1 per 15-nya, tapi anggarannya hampir sama artinya produktivitas dari PTN itu 15 kali dibandingkan dengan PTKL," papar dia.
Pada akhirnya, biaya kuliah di PTN terpaksa dinaikkan karena keterbatasan anggaran. "Masyarakat umum harus membayar UKT lebih tinggi untuk subsidi silang," ujar Nizam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
