Jakarta: Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) diminta membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mendukung agenda besar pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sertifikat kompetensi bagian tak terpisahkan dari definisi SDM kompeten dan berdaya saing.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sertifikat kompetensi memiliki arti sangat penting. Sertifikat kompetensi membuat keahlian lulusan LPK/BLK semakin diakui.
"Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi wirausaha," ujar Ida saat menerima audiensi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mooryati Soedibyo (LPPMS) secara virtual di Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021.
Ida mengatakan, pelatihan kompetensi yang dilakukan LPK dan BLK harus mampu menjawab kebutuhan lebih besar di dunia industri. Modul kurikulum dan program pelatihan pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri.
Baca: Magister Ilmu Keperawatan UI Buka Peminatan Gerontik
Dengan kurikulum maupun program yang menyesuaikan kebutuhan industri atau dunia usaha, kata dia, maka LPK/BLK nantinya tidak lagi menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur. Melainkan, lulusan pelatihan yang siap kerja dan dibutuhkan pasar kerja.
Menurut dia, materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja disesuaikan dengan kebutuhan industri/dunia usaha melalui bimbingan para tutor dari berbagai dunia usaha dan para praktisi. Dengan begitu, lulusan LPK/BLK memiliki kemampuan yang dibutuhkan dunia usaha.
Ida mengaku terus melakukan identifikasi LPK milik swasta, dan BLK yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini agar program pelatihan vokasi diterapkan disesuikan dengan kebutuhan pasar kerja.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
