Misalnya apakah ada pendampingan oleh orang tua, apakah orang tua memiliki kemampuan dalam penguasaan teknologi digital. Kemudian apakah keluarga memiliki gawai atau hanya memiliki satu, padahal anaknya lebih dari satu dan telepon genggam pun digunakan orang tua untuk bekerja.
Belum lagi menurut Retno, selama BDR atau PJJ ini belum terbangun komunikasi intensif antara orang tua dengan guru. Tidak ada pemetaan variasi BDR atau PJJ yang dibangun bersama antara guru, siswa, dan orang tua juga turut disinggungnya.
Misalnya, sistem pembelajaran seperti apa yang tepat atau sesuai dengan kondisi anak dari segi ekonomi keluarga, ketiadaan alat daring, ketidakstabilan sinyal, kondisi orang tua yang bekerja. "Apakah para guru memberikan umpan balik dari setiap penugasan yang diberikan?" tanya Retno.
Kebijakan BDR dan PJJ, kata Retno, terkesan menyamakan masalah sehingga hanya satu solusi untuk semua problem BDR atau PJJ yang ada. Misalnya bantuan kuota internet hingga Rp7 triliun.
Namun pada praktiknya banyak yang mubazir dan tetap tidak mampu mengatasi masalah pembelajaran anak-anak dari keluarga miskin yang tidak memiliki alat daring. Atau masalah anak-anak di pelosok yang berada pada wilayah blank spot.
"Peserta didik dari keluarga miskin dan di pelosok tetap saja tidak terlayani PJJ daring ketika kebijakannya tunggal, hanya memberikan bantuan kuota internet untuk semua masalah PJJ," imbuhnya.
Akibatnya, kondisi setelah satu tahun lebih BDR atau PJJ ini menimbulkan kejenuhan pada peserta didik. Tidak hanya itu, namun juga menurunkan semangat belajar, munculnya masalah alat daring, jaringan internet yang sulit, tidak adanya interaksi guru-siswa dalam proses BDR/PJJ, dan banyak anak kelas XII yang lulus tahun ini menunda kuliah karena sedang masa pandemi.
"Ini memunculkan potensi bertambahnya pengangguran, meningkatkan angka perkawinan anak dan pekerja anak," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
