Selain itu, infrastruktur sekolah juga belum semuanya mendukung penerapan protokol kesehatan. "Sekolah bisa saja sudah memakai thermo gun, ada tempat cuci tangan, disediakan hand sanitizer juga, tapi bagaimana soal kebersihannya?" ujar Yosi ragu.
Belum lagi mobilitas masyarakat yang sekarang sudah tinggi, bahkan tak terbendung. "Apa ada jaminan siswa lain maupun orang tuanya tidak bepergian? Soalnya sekarang mulai banyak yang abai kan? Penularan sudah mulai banyak di komplek-komplek perumahan, klaster keluarga," terangnya.
Baca juga: Nadiem Tegaskan Pembukaan Sekolah Bukan Tatap Muka Normal
Terlebih lagi penanganan covid-19 di Kota Serang, menurut Yosi, sangat memprihatinkan. Penularan tidak terpantau, testing rendah, tracing juga belum maksimal.
"Di sini penularan tidak bisa dipantau, karena tertutup banget pemkotnya," terangnya.
Sejumlah kasus covid-10, kata Yosi, sering kali tidak diumumkan secara terbuka. Begitu juga penanganan tracing-nya masih lemah. "Ya gitu, tiba-tiba ada tahlilan," tuturnya.
Yosi pun memberikan masukan kepada pemerintah, agar tatap muka tetap mempertimbangkan status zona covid-19 di masing-masing wilayah, meski kewenangan membuka sekolah diserahkan ke Pemda. Sedangkan jika pemerintah beralasan Pembelajaran Jarak jauh (PJJ) tidak optimal selama pandemi, maka seharusnya dilakukan perbaikan metode belajarnya.
"Kasih pelatihan guru-gurunya untuk membuat bahan ajar. Atau kalau tidak Kemendikbud buatlah bahan ajar buat semua siswa di seluruh Indonesia. Bisa juga kan buat aplikasi belajar. Kurikulum disederhanakan," terangnya.
Lalu untuk Pemda, Yosi mengingatkan, agar dapat mengakomodir dan tetap melayani anak yang orang tuanya memilih belajar daring saat sekolah tatap muka dimulai Januari mendatang. "Sekolah tatap muka itu diperbolehkan, bukan diwajibkan. Jadi kalau ada penolakan tetap harus didengar dan dicarikan jalan keluar," tegas Yosi.
Sebelumnya, Mendikbud, Nadiem Makarim mengizinkan seluruh satuan pendidikan untuk kembali menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai Januari 2021.
"Kebijakannya ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021, jadinya bulan Januari 2021," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, Jumat, 20 November 2020.
Pembukaan sekolah, kata Nadiem, bukan lagi berdasarkan zona covid-10. Namun tergantung keputusan dan izin dari pemerintah daerah, kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama (Kemenag), juga orang tua siswa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
