Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut fondasi pendidikan nasional mesti dibangun dengan memastikan sistem yang diterapkan mampu mengakomodasi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan bangsa. Hal ini agar kompetitif di era globalisasi.
"Rekrutmen guru memang pintu masuk yang krusial sebagai bagian upaya perbaikan sektor pendidikan, seperti yang ditekankan Presiden. Tetapi, tujuan akhirnya harus jelas, sistem pendidikan kita harus menghasilkan SDM yang mampu menjawab tantangan global yang dihadapi saat ini dan mendatang," ujar Rerie, sapaan karib Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Senin, 21 September 2026.
Presiden RI Prabowo Subianto dalam Program Presiden Prabowo Menjawab menegaskan perbaikan pendidikan nasional harus dimulai dari rekrutmen guru. Kepala Negara menyoroti pentingnya objektivitas dalam pengangkatan guru dan mewacanakan pengembalian kewenangan rekrutmen ke pemerintah pusat.
Rerie menilai persoalan yang diangkat Presiden merupakan cerminan dari salah satu masalah mendasar terkait tata kelola yang dihadapi saat ini. Padahal, pendidikan nasional saat ini menghadapi tantangan dan persoalan dari hulu hingga hilir yang membutuhkan perbaikan.
Dia mengingatkan pembahasan RUU Sisdiknas yang tengah berjalan saat ini merupakan momentum strategis untuk menata ulang sistem pendidikan secara menyeluruh.
"Jangan sampai kita hanya memperbaiki hulu, yaitu sisi rekrutmen, tanpa memastikan hilirnya, yaitu kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan zaman," tegas anggota Komisi X DPR RI itu.
Berdasarkan laporan Human Development Report 2025 yang dirilis UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia berada di peringkat ke-6 di Asia Tenggara dengan nilai 0,728, di bawah Singapura (0,946), Brunei Darussalam (0,837), Malaysia (0,819), Thailand (0,798), dan Vietnam (0,766).
Selisih Indonesia dengan Vietnam mencapai 0,038 poin dan dengan Malaysia mencapai 0,091 poin. Namun, yang perlu dicermati, jarak Indonesia dengan Filipina (0,720) di peringkat ke-7 hanya sekitar 0,008 poin. Artinya, posisi Indonesia sangat rentan tergeser jika tidak ada percepatan perbaikan kualitas SDM.
Angka HDI UNDP (skala 0–1) berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan skala 0–100. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia versi BPS pada 2025 mencapai angka 75,90.
Keduanya memiliki metodologi berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung. Rerie mengatakan kesenjangan tersebut merupakan alarm bahwa fondasi pembangunan SDM nasional masih rapuh.
"Kita tidak bisa menutup mata. Jika kita ingin bersaing, kualitas SDM kita harus melompat. Ketertinggalan ini menuntut reformasi pendidikan yang tidak setengah-setengah, dari hulu hingga hilir," jelas Rerie.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menyoroti pentingnya memastikan anggaran pendidikan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran, jangkauan bagi kelompok rentan, serta ketepatan skema pembiayaan perlu terus dievaluasi.
Rerie mengatakan ukuran keberhasilan perbaikan pendidikan tidak cukup dilihat dari peringkat indeks makro, tetapi harus dibuktikan dengan capaian kompetensi lulusan. Hal itu antara lain terlihat dari skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata OECD, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang belum optimal, serta masih tingginya angka pengangguran terbuka lulusan SMK dan SMA.
"Pendidikan inklusif dan berkualitas adalah kunci peningkatan daya saing bangsa. Setiap anak Indonesia harus memiliki kompetensi yang relevan, bukan hanya sekadar ijazah, tetapi keterampilan yang bisa bersaing di panggung global," tegas Rerie.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
