Ada yang karena belum ada kesempatan, namun ada juga kelompok guru yang tidak bisa divaksin karena alasan medis (misalnya sedang hamil, sedang menjalani pengobtan kanker, dan sebagainya), namun ada juga yang tidak mau (menolak) divaksin karena khawatir efek dari vaksin
2. FSGI mendorong Dinas Kesehatan daerah dengan Dinas Pendidikan untuk bekerja sama menyosialisasikan manfaat vaksin di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan, terutama untuk kelompok yang tidak mau (menolak) divaksin.
3. FSGI mendorong Satgas Covid Daerah dapat bertindak tegas untuk menghentikan PTM, termasuk uji coba PTM di daerahnya ketika Positivity Rate di atas 5 Persen. Namun, kebijakan PTM tidak perlu diseragamkan.
Misalnya, untuk daerah-daerah dengan positivity ratenya d ibawah 5 persen, FSGI mendorong sekolah tatap muka bisa dibuka dengan pemberlakuan prokes/SOP yang ketat.
4. FSGI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) harus mengutamakan hak hidup di nomor satu, hak sehat nomor dua dan hak pendidikan nomor tiga.
Kalau anaknya masih sehat dan hidup maka ketertinggalan materi pelajaran masih bisa diberikan nantinya ketika pandemi terkendali. Selain peserta didik, Pemerintah juga wajib melindungi pendidik dan tenaga kependidikan di masa pandemi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
