Berdasarkan data Satgas Covid-19 Senin, 21 Juni 2021, kasus konfirmasi positif secara nasional bertambah 14.536 kasus. Total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 2.004.445 kasus.
Dari angka tersebut, 12,5 persen yang terinfeksi covid 19 adalah usia anak. Adapun angka kematian anak akibat covid-19 di Indonesia sudah tertinggi di dunia, yaitu 3-5 persen, yakni 8 kasus yang positif covid di Indonesia, satu adalah usia anak.
Melonjaknya kasus seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera menghentikan ujicoba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sejumlah daerah yang positivity ratenya di atas 5 persen. Penyetopan harus segera dilakukan agar jumlah anak yang berpotensi terinfeksi covid-19 dapat ditekan, termasuk pendidik (guru) wajib juga dilindungi dari penularan covid-19.
“Jika kasus terus melonjak dan sulit dikendalikan, maka pemerintah daerah wajib menunda pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang dimulai pada 12 Juli 2021. Mengingat kasus sangat tinggi dan positivity rate di sejumlah daerah diatas 5 persen, bahkan ada yang mencapai 17 persen. Kondisi ini sangat tidak aman untuk buka sekolah tatap muka”, tegas Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, Selasa, 22 Juni 2021.
Baca juga: Madrasah di Zona Merah Covid-19 Dilarang Gelar Tatap Muka
Wakil Sekjen FSGI, Mansur menambahkan, untuk wilayah dengan positivity rate di bawah 5 persen, Pemerintah Daerah memungkinkan untuk membuka sekolah apabila mereka memiliki mekanisme kontrol yang langsung ke sekolah. Mansur mengatakan, data faktual tentang kesiapan sekolah juga harus tersedia dengan benar.
Data lokasi/zona sekolah dan kondisi Geografis lingkungan sekolah diperoleh, barulah pemerintah dapat memberikan ijin sekolah utk tatap muka terbatas (bisa uji coba 25 persen, atau 50 persen). "Selama pelaksanaan uji coba itulah dilakukan pemantauan langsung untuk dapat melanjutkan PTM," ujar Mansur.
Berikut empat rekomendasi FSGI di tengah lonjakan kasus covid-19:
1. FSGI mendorong Pemerintah menuntaskan program vaksinasi bagi seluruh guru dan dosen. Karena sebagai kelompok prioritas vaksin, ternyata banyak pendidik yang belum mendapatkan kesempatan divaksin.
Ada yang karena belum ada kesempatan, namun ada juga kelompok guru yang tidak bisa divaksin karena alasan medis (misalnya sedang hamil, sedang menjalani pengobtan kanker, dan sebagainya), namun ada juga yang tidak mau (menolak) divaksin karena khawatir efek dari vaksin
2. FSGI mendorong Dinas Kesehatan daerah dengan Dinas Pendidikan untuk bekerja sama menyosialisasikan manfaat vaksin di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan, terutama untuk kelompok yang tidak mau (menolak) divaksin.
3. FSGI mendorong Satgas Covid Daerah dapat bertindak tegas untuk menghentikan PTM, termasuk uji coba PTM di daerahnya ketika Positivity Rate di atas 5 Persen. Namun, kebijakan PTM tidak perlu diseragamkan.
Misalnya, untuk daerah-daerah dengan positivity ratenya d ibawah 5 persen, FSGI mendorong sekolah tatap muka bisa dibuka dengan pemberlakuan prokes/SOP yang ketat.
4. FSGI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) harus mengutamakan hak hidup di nomor satu, hak sehat nomor dua dan hak pendidikan nomor tiga.
Kalau anaknya masih sehat dan hidup maka ketertinggalan materi pelajaran masih bisa diberikan nantinya ketika pandemi terkendali. Selain peserta didik, Pemerintah juga wajib melindungi pendidik dan tenaga kependidikan di masa pandemi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
