Pemberontakan PRRI: Latar Belakang, Tujuan, dan Tokoh

Jakarta: Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, setelah Indonesia merdeka, masih banyak terjadi pemberontakan oleh rakyat Indonesia sendiri.
 
Contohnya, pemberontakan PRRI. Pemberontakan ini merupakan salah satu pemberontakan yang terjadi tidak lama setelah Indonesia meraih kemerdekaan.
 
PRRI merupakan singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. PRRI merupakan sebuah gerakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menentang pemerintah RI (pusat).

Latar belakang munculnya gerakan PRRI

Latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI ialah adanya kesenjangan antara kesejahteraan di wilayah pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini membuat pejabat daerah merasa tidak puas dengan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat.

Namun, latar belakang pemberontakan PRRI tidak sesederhana itu. Terdapat tiga latar belakang pemberontakan PRRI, yaitu keadaan politik, ekonomi, dan militer.

1. Latar belakang politik

Pada 1950 sampai 1959 terdapat undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). UUDS ini yang menentukan jalannya politik pada masa tersebut.
 
UUDS mengubah sistem pemerintahan di Indonesia, yang sebelumnya merupakan sistem presidensial, menjadi sistem parlementer. Sistem ini membuat seorang presiden merangkap menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
   

2. Latar belakang ekonomi

Masalah utama perekonomian pada pemberontakan PRRI ialah pembangunan yang tidak merata. Pada 1950-an, Indonesia mengalami keadaan ekonomi yang bisa dibilang kurang baik.
 
Hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan yang terjadi antara pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Padahal menurut angka ekspor Indonesia pada waktu itu, sebesar 71 persen dari angka ekspor Indonesia berasal dari Sumatra, sedangkan Jawa hanya menyumbang sekitar 17 persen.
 
Angka tersebut membuat warga Sumatra merasa mereka dieksploitasi oleh pemerintah pusat. Karena kesejahteraannya tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat, meskipun daerah mereka menyumbang sebagian besar dari keseluruhan ekspor Indonesia.

3. Latar belakang militer

Pada masa itu, terjadi pengurangan divisi pada brigade angkatan darat di Sumatra. Masalah ini membuat sebagian pejuang dan tokoh militer merasa kecewa dengan pemerintah pusat.

Jalannya pemberontakan PRRI

Tujuan pemberontakan PRRI adalah menuntut pembubaran Kabinet Djuanda dengan pembentukan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX hingga pemilihan umum selanjutnya dan juga menuntut Soekarno untuk kembali ke posisi konstitusionalnya.
 
Suatu pergerakan pasti bisa terjadi karena ada yang memulai. Dalam kejadian ini, pemberontakan PRRI dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husein. Namun, dia tidak bergerak sendiri.
 
Ada pihak-pihak yang ikut bergabung dan mendukung PRRI.
   

Deretan pemimpin pemberontakan PRRI.

Selain ketua dewan-dewan di Sumatra, adapun beberapa pelopor PRRI lainnya, seperti:

1. Sjafruddin Prawiranegara
2. Assaat Dt. Mudo
3. Soemitro Djojohadikoesoemo
4. Moh. Sjafei
5. J. F. Warouw
6. Saladin Sarumpaet
7. Muchtar Lintang
8. Saleh Lahade
9. Ayah Gani Usman
10. Dahlan Djambek

Awal mula pemberontakan dimulai ketika tokoh pemberontakan PRRI yang telah disebutkan di atas, mengadakan pertemuan di Sumatra Barat. Pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh militer tersebut dilaksanakan pada 9–13 Januari 1958.
 
Adapun keputusan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, yaitu akan dibuat sebuah pemerintahan tandingan bila tuntutan dari PRRI tidak dipenuhi. Mulai dari situ, Kolonel Ahmad Husein yang memiliki kekuasaan di bidang militer, mulai melakukan penyelundupan senjata ke Sumatra Tengah, di mana pada masa itu Sumatra Barat belum memiliki otonomi daerah sendiri.
 
Sayangnya, ultimatum yang ditujukan kepada Kabinet Djuanda dan Presiden Soekarno ditolak tegas oleh Perdana Menteri Djuanda. Adanya penolakan dari Perdana Menteri Djuanda ini membuat Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Perjuangan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu membentuk pemerintahan tandingan yang bernama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia.
 
Terjadilah pemberontakan PRRI pada 15 Februari 1958. Lokasi pemberontakan PRRI terletak di Bukittinggi, Sumatra Tengah, dengan membentuk Kabinet PRRI di mana Sjarifuddin Prawiranegara menjabat sebagai Perdana Menterinya.
   

Upaya penyelesaian pemberontakan PRRI

Pemberontakan PRRI mendapat tanggapan dari pemerintah pusat. Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan ini.
 
Rencana penumpasan pemberontakan PRRI direncanakan Djuanda dan AH Nasution, yang kemudian didorong oleh Presiden Soekarno dengan menyokong gencatan senjata.
 
Sementara itu, Wakil Presiden Mohammad Hatta memiliki pendapat pemberontakan ini perlu diselesaikan secara damai melalui perundingan dan bukan melalui pendekatan militer. Sayangnya, usaha perdamaian melalui perundingan gagal dijalankan.
 
Karena gagalnya usaha perdamaian melalui perundingan, akhirnya Presiden Soekarno melakukan operasi militer yang dibantu dengan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).
 
Akhir dari pemberontakan PRRI terjadi karena kurangnya tenaga perlawanan dan adanya keretakan yang terjadi di kalangan PRRI. Jumlah pasukan PRRI tidak seimbang dengan pasukan dari APRI, sehingga pada 29 Mei 1961, Ahmad Husein dan pasukannya menyerahkan diri.

Dampak pemberontakan PRRI

Pemberontakan PRRI yang terjadi selama 3 tahun pastinya membawa berbagai dampak bagi kehidupan Indonesia. Berikut beberapa dampak yang disebabkan oleh pemberontakan PRRI:

1. Sebanyak 22.174 jiwa menjadi korban pemberontakan ini, 4.360 orang mengalami luka-luka dan 8.072 orang menjadi tawanan
2. Perekonomian semakin tidak stabil
3. Negara kekurangan bahan makanan
4. Adanya perpecahan hubungan persaudaraan
5. Munculnya kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki masing-masing masalah di wilayahnya.

Latihan soal pemberontakan PRRI dan pembahasannya

Contoh Soal 1

Latar belakang munculnya gerakan PRRI adalah sebagai berikut, kecuali….
 
A. Pembangunan yang tidak merata antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa
B. Berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer
C. Wilayah Sumatra Barat diberikan kekuasaan otonomi daerah
D. Pengurangan divisi pada brigade angkatan darat di Sumatra
E. Terjadi kesenjangan pada kesejahteraan rakyat
 
Jawaban: C. Wilayah Sumatra Barat diberikan kekuasaan otonomi daerah
 
Pembahasan:
 
Jangan sampai terkecoh ya. Latar belakang terjadinya pemberontakan PRRI dibagi menjadi latar belakang politik, ekonomi, dan militer. Dari pilihan jawaban di atas, jawaban yang tidak termasuk ke dalam tiga bagian di atas adalah pilihan C.
 
Di mana terjadinya pemberian kekuasaan kepada Sumatra Barat untuk mengolah daerahnya sendiri. Justru, yang terjadi adalah pembatasan otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Jadi, Sumatra Barat tidak memiliki kekuasaan untuk mengolah daerahnya sendiri.

Contoh Soal 2

Salah satu ultimatum yang diberikan PRRI kepada pemerintah pusat adalah…
 
A. Presiden Soekarno menyerahkan diri ke PRRI
B. Pembubaran Kabinet Djuanda
C. Perluasan divisi pada brigade angkatan darat di Sumatra
D. Mengembalikan sistem pemerintahan menjadi sistem presidensial
E. Pengalihan kekuasaan Sumatra Tengah
 
Jawaban: B. Pembubaran Kabinet Djuanda
 
Pembahasan:
 
Ultimatum yang diberikan PRRI terhadap pemerintah pusat adalah pembubaran Kabinet Djuanda dengan membuat pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX. Ultimatum lainnya diberikan kepada Presiden Soekarno, yaitu untuk kembali kepada posisi konstitusionalnya.
 
Itulah penjelasan mengenai pemberontakan PRRI. Semoga Sobat Medcom semakin paham ya. 
 

Baca juga:Menengok Penjara Pangeran Diponegoro di Fort Rotterdam

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id