Jakarta: Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan coding menjadi mata pelajaran pilihan untuk jenjang SD-SMP. Mata pelajaran coding dan kecerdasan artificial (KKA) ini bahkan sudah didesain ke dalam kurikulum.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bahkan optimistis KKA tidak akan menurunkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Hal ini sekaligus membantah kekhawatiran terkait dampak negatif dari AI di sejumlah negara.
"Secara desain kurikulum, mata pelajaran KKA justru dirancang untuk memperkuat bukan mendegradasi kemampuan literasi numerasi peserta didik," kata Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, kepada Medcom.id, Jumat 4 September 2026.
Pembicaraan mengenai pembatasan AI bagi pelajar makin mengemuka setelah Wali Kota, Zohran Mamdani mengambil langkah berani dengan melarang penggunaan kecerdasan buatan (AI) bagi siswa sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP). Saat tahun ajaran baru yang dimulai pekan depan, sekitar 600.000 siswa yang tercatat di sistem sekolah negeri terbesar di Amerika Serikat ini tidak akan lagi bebas menggunakan alat berbasis AI.
Lebih lanjut, Toni menegaskan, jika pelaksanaan mapel pilihan KKA ini menekankan pada kemampuan berpikir komputasional para siswa. Sehingga siswa memiliki kemampuan analisa data.
"Melalui Permendikdasmen terkait kurikulum, kita menempatkan berpikir komputasional dan analisis data sebagai elemen kunci. Dan menjadi fondasi utama dari literasi numerasi," jelasnya.
Menurut dia, pengaturan yang telah ditetapkan pemerintah menjadi penting karena penggunaan AI dalam pembelajaran tidak boleh membuat peserta didik kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Meski didukung AI siswa kata dia tetap diaragkan untuk mampu memecahkan masalah secara mandiri.
"AI harus menjadi alat bantu belajar, bukan jalan pintas untuk menyontek atau menggantikan proses berpikir," tegasnya.
Lebih lanjut, Toni juga menjelaskan terkait dengan adanya mata pelajaran pilihan coding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) di sekolah. Ia menjelaskan jika KKA tidak ditujukan untuk membuat siswa bergantung pada teknologi AI generatif.
Pembelajaran KKA justru diarahkan untuk membangun kemampuan dasar yang dibutuhkan siswa dalam menghadapi perkembangan teknologi. Materinya mencakup berpikir komputasional, pemecahan masalah, literasi digital, hingga etika dalam menggunakan AI.
"Bahkan, pembelajaran tersebut dapat dilakukan tanpa gawai," tegasnya.
Pendekatan itu sejalan dengan kebijakan Kemendikdasmen yang menempatkan coding dan kecerdasan artifisial sebagai bagian dari upaya membekali peserta didik dengan kemampuan memahami, menggunakan, sekaligus mengkritisi perkembangan teknologi. Pemerintah juga telah menerbitkan pedoman pemanfaatan dan pembelajaran teknologi digital serta kecerdasan artifisial di dunia pendidikan.
Pedoman tersebut menekankan penggunaan teknologi secara etis, aman, bijak, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan perlindungan anak. Dengan pendekatan tersebut, penggunaan AI di sekolah tidak semata-mata dilihat dari seberapa sering siswa menggunakan teknologi.
"Jadi, bukan sekadar anak bisa menggunakan AI, tetapi mereka juga memahami bagaimana AI bekerja, apa risikonya, bagaimana menggunakannya secara etis, dan kapan teknologi tersebut perlu digunakan," jelas Toni.
Sebelumnya, Pemerintah Kota New York mengambil langkah berani dengan melarang penggunaan kecerdasan buatan (AI) bagi siswa sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP). Saat tahun ajaran baru yang dimulai pekan depan, sekitar 600.000 siswa yang tercatat di sistem sekolah negeri terbesar di Amerika Serikat ini tidak akan lagi bebas menggunakan alat berbasis AI.
Kebijakan sapu bersih dari Departemen Pendidikan ini melarang penggunaan gawai secara langsung hingga kelas tiga SD. Aturan ini juga berlaku bagi tenaga pendidik, guru kini juga dilarang menggunakan AI untuk memberikan nilai pada tugas siswa.
Selain itu, aturan ini merekomendasikan batas waktu layar atau screen time maksimal 45 menit sehari untuk siswa SMP, serta memblokir total penggunaan chatbot pendamping yang diklaim menawarkan dukungan emosional.
Langkah agresif ini dilakukan sebagai salah satu kebijakan teknologi ruang kelas paling ketat di AS. Para pejabat kota menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk melindungi anak-anak yang lebih muda dari paparan teknologi instan, sembari tetap memperkenalkan AI secara sangat hati-hati kepada siswa di jengang yang lebih tinggi.
"Industri teknologi ingin kita percaya bahwa pendidikan usia dini yang didukung AI bukan hanya tak terelakkan, tetapi juga diperlukan," ujar Wali Kota Zohran Mamdani dikutip dari laman New York Times, Kamis, 3 September 2026.
"Kami tidak melihatnya seperti itu," imbuhnya.
Departemen Pendidikan bahkan akan mencabut atau memodifikasi sekitar 40 aplikasi belajar yang saat ini dilengkapi fitur AI untuk mata pelajaran matematika hingga membaca. "Mereka belajar paling baik ketika mereka bergulat dengan masalah-masalah sulit, ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka mencoba lagi dan akhirnya melakukannya dengan benar," kata Kanselir Sekolah Kamar Samuels.
"Tidak ada aplikasi, chatbot, atau algoritme yang dapat mereplikasi perjuangan produktif tersebut bagi seorang anak," katanya.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
