Kebijakan sapu bersih dari Departemen Pendidikan ini melarang penggunaan gawai secara langsung hingga kelas tiga SD. Aturan ini juga berlaku bagi tenaga pendidik, guru kini juga dilarang menggunakan AI untuk memberikan nilai pada tugas siswa.
Selain itu, aturan ini merekomendasikan batas waktu layar atau screen time maksimal 45 menit sehari untuk siswa SMP, serta memblokir total penggunaan chatbot pendamping yang diklaim menawarkan dukungan emosional.
Melawan Narasi Industri Teknologi
Langkah agresif ini dilakukan sebagai salah satu kebijakan teknologi ruang kelas paling ketat di AS. Para pejabat kota menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk melindungi anak-anak yang lebih muda dari paparan teknologi instan, sembari tetap memperkenalkan AI secara sangat hati-hati kepada siswa di jengang yang lebih tinggi."Industri teknologi ingin kita percaya bahwa pendidikan usia dini yang didukung AI bukan hanya tak terelakkan, tetapi juga diperlukan," ujar Wali Kota Zohran Mamdani dikutip dari laman New York Times, Kamis, 3 September 2026.
"Kami tidak melihatnya seperti itu," imbuhnya.
Departemen Pendidikan bahkan akan mencabut atau memodifikasi sekitar 40 aplikasi belajar yang saat ini dilengkapi fitur AI untuk mata pelajaran matematika hingga membaca. "Mereka belajar paling baik ketika mereka bergulat dengan masalah-masalah sulit, ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka mencoba lagi dan akhirnya melakukannya dengan benar," kata Kanselir Sekolah Kamar Samuels. "Tidak ada aplikasi, chatbot, atau algoritme yang dapat mereplikasi perjuangan produktif tersebut bagi seorang anak," katanya.
Desakan Orang Tua dan Pengecualian Aturan
Pengetatan ini lahir dari gelombang protes orang tua di seluruh AS yang khawatir AI merusak kemampuan belajar anak dan menyuburkan budaya menyontek.Kelly Clancy, pendiri Parents for A.I. Caution, menilai regulasi ini adalah buah dari perjuangan panjang. "Fakta bahwa kebijakan ini bisa terwujud adalah berkat kerja keras luar biasa dari para orang tua di seluruh kota yang bersuara menentang jangkauan AI yang berlebihan ke dalam ruang kelas anak-anak mereka," katanya.
Meski demikian, pengecualian tetap ada. Aturan ini tidak berlaku untuk program instruksional terpusat seperti e-book, perangkat lunak coding, alat bantu bagi siswa penyandang disabilitas, dan perangkat tes tertentu.
Ketua Komite Pendidikan Dewan Kota, Eric Dinowitz, menyambut baik aturan ini namun tetap menuntut evaluasi ketat. "Ini tentu saja merupakan langkah maju," sebutnya. "Saya masih memiliki banyak pertanyaan," tandasnya.
Nasib Guru dan Siswa SMA
Di sisi lain, guru tetap diizinkan menggunakan AI untuk menyusun rencana pelajaran atau menerjemahkan materi. Namun, mereka dilarang keras memakai AI untuk menentukan kelulusan atau memberikan konseling krisis kepada siswa.Michael Mulgrew, Presiden serikat guru United Federation of Teachers, menuntut kejelasan implementasi dari pihak departemen. "Jika kita ingin serius, mari kita mulai dari sumbernya, daripada berharap komunitas sekolah atau pendidik secara individu mencari tahu belakangan apakah apa yang digunakan di sekolah mereka sesuai dengan kebijakan baru tersebut," tegasnya.
Bagi siswa SMA, penggunaan AI masih diizinkan namun dengan pengawasan yang sangat ketat. Hanya lima alat AI yang diperbolehkan, dengan batas waktu penggunaan yang dibatasi. Misalnya, sebuah aplikasi analisis teks hanya boleh dipakai 15 menit per pekan.
Siswa SMA juga wajib mengikuti kelas literasi AI untuk memahami bahaya misinformasi dan fenomena 'halusinasi' AI. Naveed Hasan, anggota panel pengawas pendidikan kota, berharap anggaran raksasa pendidikan kota bisa menekan raksasa teknologi untuk menyesuaikan produk mereka.
"Apakah kita akhirnya menggunakan skala, cakupan anggaran, dan daya beli New York City untuk mendesak pihak-pihak yang menjual barang kepada kita agar merancangnya sesuai dengan kebutuhan kita?" tandasnya. "Hal tersebut masih harus dibuktikan ke depannya," pungkas dia.
