Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah penghitungan terkait rencana PTN gratis. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin pendidikan gratis dari SD-kuliah.
Salah satu yang dihitung ialah pendapatan PTN dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), jalur mandiri, hingga sumber penerimaan lainnya. Penghitungan tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan pembiayaan apabila uang kuliah digratiskan.
"Angka-angka yang tadi sudah kita hasilkan tentu juga akan kita diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita," kata Brian di Istana Negara, Rabu, 23 September 2026. Dia menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan terhadap sejumlah sumber pendapatan PTN. Analisis tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan anggaran yang harus disiapkan apabila biaya kuliah mahasiswa program sarjana di perguruan tinggi negeri dibebaskan.
"Tadi beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa pendapatan pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya. Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana mensubsidi program sarjana," ujarnya.
Hasil perhitungan awal itu selanjutnya akan diselaraskan dengan berbagai opsi kebijakan dan kemampuan fiskal negara. Pemerintah ingin memastikan rencana kuliah gratis tidak mengganggu keberlangsungan operasional perguruan tinggi maupun kualitas layanan pendidikan.
"Itu kita lakukan. Selanjutnya, angka-angka yang tadi sudah kita hasilkan tentu juga akan kita diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita," jelasnya.
Menurut Brian, pemerintah tidak ingin langsung menerapkan kebijakan tersebut tanpa terlebih dahulu menghitung kemampuan anggaran negara. Karena itu, pemerintah akan menyusun sejumlah opsi dan tahapan pelaksanaan.
Tim itu nantinya melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Perhitungan yang dilakukan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik," ujar Brian.
Hasil kajian tersebut kemudian akan dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo. Pemerintah akan menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan setelah seluruh perhitungan selesai.
Brian menegaskan keinginan Presiden untuk menggratiskan pendidikan di PTN tetap menjadi arah kebijakan yang sedang disiapkan. Namun, implementasinya dilakukan melalui tahapan dengan mempertimbangkan ruang fiskal APBN.
"Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan," pungkasnya.
Menurut Brian, pemerintah tidak ingin langsung menerapkan kebijakan tersebut tanpa terlebih dahulu menghitung kemampuan anggaran negara. Karena itu, pemerintah akan menyusun sejumlah opsi dan tahapan pelaksanaan.
Bentuk Tim Khusus
Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk melakukan telaah lebih mendalam. Tim tersebut akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.Tim itu nantinya melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Perhitungan yang dilakukan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik," ujar Brian.
Hasil kajian tersebut kemudian akan dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo. Pemerintah akan menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan setelah seluruh perhitungan selesai.
Brian menegaskan keinginan Presiden untuk menggratiskan pendidikan di PTN tetap menjadi arah kebijakan yang sedang disiapkan. Namun, implementasinya dilakukan melalui tahapan dengan mempertimbangkan ruang fiskal APBN.
"Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan," pungkasnya.
