"Upaya tersebut sangat dipahami agar pemerintah dan sekolah mengutamakan keselamatan siswa dan guru dari dampak negatif, jika demonstrasi berujung aksi kekerasan dan vandalisme," kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dalam keterangan tertulis, Senin, 1 September 2025.
Namun, ia meminta agar Pemda dapat memantau kegiatan belajar dalam pelaksanaan PJJ. Termasuk, tingkat kehadiran guru dan murid.
"P2G mendorong kepada pemda yang menerapkan PJJ untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan PJJ hari pertama 1 September 2025 ini. Termasuk kehadiran siswa dan guru," ujar dia.
| Baca juga: Masih Ada Demo, Disdik Diminta Tetapkan Metode Belajar yang Menjamin Keselamatan Murid |
Satriwan juga meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan pengawasan dan evaluasi PJJ.
"Pengawasan dan evaluasi dari Kemdikdasmen dan Kemenag perlu sebab kebijakan tiap provinsi atau kabupaten/kota masing-masing berbeda. Ada yang PJJ 1-2 September ada pula yang tanggal 1-4 september, dan ada yang hanya 1 hari saja seperti madrasah di Jakarta," beber dia.
Temuan P2G di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, siswa dan guru jenjang SMA/SMK melaksanakan PJJ. Namun, berdasarkan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Nomor: 3936 /PK.01/ CADISDIKWIL XII, bertanggal 29 Agustus 2025 menginstruksikan guru dan siswa pulang sekolah pada pukul 17.00 WIB.
Akibatnya, guru dan siswa mengeluh. Sebab, pulang sekolah makin sore dari biasanya.
"Tentu kebijakan demikian akan menjadi beban baru bagi guru apalagi yang sudah berkeluarga, termasuk siswa, memberatkan bagi yang jarak rumah ke sekolah relatif jauh," ujar Satriwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
