Isi Politik Etis
Terlepas dari pro-kontra yang membayanginya, politik etis berhasil diterapkan di Indonesia. Selain sebagai balas budi, alasan lain terwujudnya kebijakan tersebut ialah adanya kewajiban meningkatkan kedudukan hukum masyarakat adat umat Kristen di Hindia Belanda.Di samping mendukung misi Kristenisasi ditanamkan di seluruh wilayah jajahan Belanda, politik etis memuat tiga program. Kebijakan yang juga disebut Trias Etika itu meliputi edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
Edukasi
Edukasi merupakan program politik etis yang memberikan akses terhadap pendidikan oleh masyarakat bumiputera. Dengan adanya akses pendidikan, diharapkan ke depan akan lahir kesetaraan atau emansipasi.Terdengar mulia, bukan? Namun, faktanya kebijakan ini dibuat untuk ‘mengeksploitasi’ otak rakyat Indonesia. Bukan untuk mendidik rakyat, melainkan untuk mendapat pekerja terdidik guna memenuhi kebutuhan pegawai rendahan bergaji kecil.
Program ini juga tidak bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat, tetapi hanya kalangan pribumi berada. Contohnya, Sekolah Kelas Satu (ongko siji) yang merupakan sekolah khusus anak-anak priyayi. Sekolah ini memberikan pelajaran bahasa Belanda dengan waktu belajar 6 tahun.
Sedangkan, anak-anak biasa mengenyam pendidikan di Sekolah Kelas Dua (ongko loro). Sekolah ini hanya mengajarkan materi dasar menulis, membaca, dan berhitung, tanpa memberikan pelajaran bahasa Belanda.
Program edukasi kian runyam usai pemerintah Belanda berupaya melakukan weternisasi lewat pendidikan. Kala itu, kebijakan ini ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak sejalan dengan adat istiadat Indonesia.
Hingga akhirnya, pada dekade pertama abad ke-20, politik etis di bidang pendidikan melahirkan kaum terpelajar perintis putra bumi. Mereka mulai menyadari kebanggaan dan kehormatan bangsanya.
Irigasi
Keberadaan pengairan yang baik sangatlah vital bagi pertanian dan perkebunan. Tanpa pengairan yang baik, keberlangsungan perkebunan dapat terancam.Sebagai bentuk balas budi, dicetuskanlah ide irigasi untuk membantu mengurus perkebunan. Lagi-lagi, fakta di lapangan tak seindah yang diharapkan. Program irigasi akhirnya justru mengairi perkebunan tuan Belanda, bukan milik rakyat Indonesia.
