Ilustrasi belajar. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi belajar. Medcom.id/M Rizal

Sejarah Politik Etis, Balas Budi Belanda untuk Indonesia

Medcom • 23 Maret 2022 18:53
Jakarta: Politik seolah menjadi topik sensitif yang segan diperbincangkan. Bagaimana tidak, ini dapat memicu gejolak yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat.
 
Namun, gejolak politik nyatanya tidak melulu merugikan. Misalnya saja, ketika Belanda dilanda gejolak politik pada awal abad ke-20 yang akhirnya menghasilkan secercah harapan bagi Indonesia.
 
Gejolak itu mulanya dipicu sindiran seorang warga Belanda terhadap negaranya yang memperlakukan bangsa jajahan seenaknya. Meski menuai pro dan kontra, sindiran itu berhasil membuat Belanda mencetuskan kebijakan untuk mensejahterakan Nusantara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kebijakan ini dinamakan politik etis alias politik balas budi. Namun, benarkah kebijakan tersebut betul-betul mensejahterakan Indonesia?
 
Untuk mengupasnya lebih lanjut, simak pembahasan mengenai serba-serbi politik etis yang dikutip dari Zenius berikut ini:

Latar belakang tercetusnya Politik Etis

Politik etis merupakan gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan masyarakat kolonial—dalam hal ini adalah bangsa Indonesia.
 
Kebijakan ini lahir dari rasa ‘tanggung jawab’ Belanda usai ribuan tahun memperoleh keuntungan dari tanah Hindia Belanda—nama Indonesia saat itu—sedangkan rakyat pribumi menderita kesengsaraan, salah satunya akibat tanam paksa.
 
Penderitaan ini semula tidak pernah digubris oleh petinggi Belanda di Indonesia. Padahal, tanam paksa telah merenggut nyawa yang jumlahnya tak terhitung lagi.
 
Pemerintah Belanda di negeri asalnya tidak tahu-menahu tentang persitiwa ini, sebab petinggi Belanda di Indonesia memiliki moto “what happens in East Indies, stays in East Indies.” Namun, lambat laun, kabar ini terdengar sampai ke telinga Ratu Wilhelmina I.
 
Alhasil, sang ratu memerintahkan bawahannya untuk membalas budi pribumi atas perjuangan dan penderitaan yang mereka alami. Meski sudah diperintah langsung oleh ratu, kebijakan ini tidak serta-merta diterima politisi Belanda.
 
Berbagai pro-kontra akibat konflik antara golongan humanis dan golongan liberal di parlemen Belanda, senantiasa menyelimuti kebijakan balas budi ini. Namun, pada 17 Desember 1901, Ratu Wilhelmina I tetap memberlakukan politik etis.
 
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif