Pelaksanaan AN juga perlu dipahami secara komprehensif oleh Dinas Pendidikan daerah, sekolah, guru, siswa dan juga para orang tua siswa. Seperti memperhatikan variabel pandemi covid-19 yang pada saat ini masih menghalangi siswa untuk menghadiri pembelajaran tatap muka di sekolah.
Hasil AN dapat menjadi rekomendasi di tingkat sekolah, kota/kabupaten, provinsi, hingga nasional untuk meningkatkan kembali mutu pendidikannya. Untuk itu, perlu ada pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah kepada Dinas Pendidikan setempat, pengawas, kepala sekolah, dan guru.
Untuk kemudian bahu membahu membenahi aspek-aspek pembelajaran yang belum maksimal dan tetap menjaga kualitas di aspek yang sudah baik. Kabar terbaru dari Kemendikbudristek menyebutkan bahwa penyelenggaraan AN akan ditunda di daerah-daerah yang belum bisa menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Perlu dipahami bahwa hasil AN ini mungkin tidak dapat dijadikan sebagai patokan secara nasional mengingat hampir sebagian besar daerah di Indonesia masih berada di zona merah dan zona oranye. Penyelenggaraan AN dapat ditunda dan dilanjutkan kembali setelah adanya penurunan kasus covid-19.
Sebelum adanya pandemi, pemerintah telah berencana untuk mengganti Ujian UN menjadi AN yang dimulai pada tahun 2020. Program ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Nadiem Makarim.
AN akan menjadi evaluasi pemerintah dan alat untuk memetakan mutu pendidikan di berbagai level pemerintahan. Aspek literasi dan numerasi peserta didik akan dievaluasi dan hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, peserta yang mengikuti AN adalah yang duduk di bangku kelas 4 SD, 8 SMP, 11 SMA sederajat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
