Fahri Anggap KPU Berlebihan
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: MI/Mohamad Irfan
Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlebihan dalam merespons soal hoaks tujuh kontainer dari Tiongkok berisikan surat suara tercoblos. KPU, kata dia, semestinya fokus pada persoalan teknis pemilihan.
“KPU santai saja, justru dia harus menjawab semua yang menjadi kecurigaan dan apa namanya pertanyaan orang. Itu yang harus dia jawab supaya orang itu sebagai peserta puas, publik juga sebagai penontonnya tenang” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Januari 2018.
Menurut dia, KPU terkesan tergesa-gesa merespons kicauan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief dengan melaporkan hoaks ini ke kepolisian. Aparat juga terkesan cepat sekali dalam memproses kasus ini.
"Namun, (mereka) tidak sigap dalam memproses kasus yang dibuat oleh tim Jokowi seperti kasus La Nyalla (eks politikus Partai Gerindra pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019)," ujar dia.
Fahri menilai KPU seharusnya cukup menjelaskan apa adanya, bukan malah melapor ke pihak berwajib. Sebagai penyelenggara, KPU juga harus menjamin jalannya pemilu dengan memberikan jawaban yang tuntas terkait isu hoaks surat suara tercoblos.
Baca: Hoaks Surat Suara Tercoblos Perlu Cepat Diungkap
Sebelumnya, beredar kabar ada tujuh kontainer dari Tiongkok di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang masing-masing berisi 10 juta surat suara tercoblos untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kabar bohong itu tersiar melalui rekaman suara di media sosial serta melalui tulisan pesan berantai.
Kabar itu semakin ramai setelah Andi Arief ikut mencuitkan info itu melalui akun Twitter pribadinya @AndiArief_. Dia meminta pihak terkait memastikan isu itu.
"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," kicau Andi.
Informasi itu dicuitkan Andi pada Rabu, 2 Januari 2019 sekitar pukul 20.05 WIB. Namun, beberapa saat kemudian, Andi menghapus tulisannya tersebut.
KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan kabar itu palsu setelah mengecek langsung ke lapangan. KPU dan Bawaslu pun melaporkan kasus penyebaran informasi bohong ini ke polisi. (Pudja Lestari)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
“KPU santai saja, justru dia harus menjawab semua yang menjadi kecurigaan dan apa namanya pertanyaan orang. Itu yang harus dia jawab supaya orang itu sebagai peserta puas, publik juga sebagai penontonnya tenang” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Januari 2018.
Menurut dia, KPU terkesan tergesa-gesa merespons kicauan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief dengan melaporkan hoaks ini ke kepolisian. Aparat juga terkesan cepat sekali dalam memproses kasus ini.
"Namun, (mereka) tidak sigap dalam memproses kasus yang dibuat oleh tim Jokowi seperti kasus La Nyalla (eks politikus Partai Gerindra pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019)," ujar dia.
Fahri menilai KPU seharusnya cukup menjelaskan apa adanya, bukan malah melapor ke pihak berwajib. Sebagai penyelenggara, KPU juga harus menjamin jalannya pemilu dengan memberikan jawaban yang tuntas terkait isu hoaks surat suara tercoblos.
Baca: Hoaks Surat Suara Tercoblos Perlu Cepat Diungkap
Sebelumnya, beredar kabar ada tujuh kontainer dari Tiongkok di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang masing-masing berisi 10 juta surat suara tercoblos untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kabar bohong itu tersiar melalui rekaman suara di media sosial serta melalui tulisan pesan berantai.
Kabar itu semakin ramai setelah Andi Arief ikut mencuitkan info itu melalui akun Twitter pribadinya @AndiArief_. Dia meminta pihak terkait memastikan isu itu.
"Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," kicau Andi.
Informasi itu dicuitkan Andi pada Rabu, 2 Januari 2019 sekitar pukul 20.05 WIB. Namun, beberapa saat kemudian, Andi menghapus tulisannya tersebut.
KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan kabar itu palsu setelah mengecek langsung ke lapangan. KPU dan Bawaslu pun melaporkan kasus penyebaran informasi bohong ini ke polisi. (Pudja Lestari)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
