Hoaks Surat Suara Tercoblos Perlu Cepat Diungkap
Warga mengamati sosial media. Foto: MI/Arya Manggala.
Jakarta: Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendesak polisi mengusut tuntas kasus hoaks surat suara yang telah tercoblos. Proses hukum ini tidak boleh ditunda karena saat ini tepat untuk memberantas hoaks pemilu.
“Sekarang prosesnya sudah bergulir dalam proses hukum di Bareskrim (Badan Reserse Kriminal). Menurut saya, yang harus dilakukan aparat penegak hukum adalah mengambil tindakan yang cepat," kata Titi kepada Medcom.id di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Januari 2019.
Menurut dia, kasus hoaks ini jelas bukan pertama yang muncul dan dapat dipastikan bukan yang terakhir. Untuk itu, kepolisian harus mampu menyelesaikan situasi ini. Mereka harus dapat mengetahui maksud penciptaan hoaks ini.
Titi juga meminta agar polisi bisa mengusut hingga aktor intelektual penyebar hoaks tersebut. Hal ini bisa menjadi pembelajaran penting dalam pendidikan politik. Proses hukum ini bisa menjadi pengalaman bagi para pembuat hoaks.
Polisi, kata dia, harus dapat memastikan hal-hal ini ditangani secara efisien di masa depan karena kasus serupa dapat muncul kembali. “Ini bisa menjadi pelajaran hukum dan pelajaran politik untuk semua pihak. bagi peserta pemilu, baik elit, juga pemilih," tegas Titi.
Baca: Polri Kumpulkan Bukti Hoaks Surat Suara
Sebelumnya, beredar kabar ada tujuh kontainer yang masing-masing berisi 10 juta surat suara yang telah dicoblos untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kabar bohong itu tersiar melalui rekaman suara di media sosial serta melalui tulisan pesan berantai.
Kabar itu semakin ramai setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief ikut mencuitkan kabar tersebut melalui akun Twitter pribadinya. Dia meminta pihak terkait memastikan kabar ini.
"Mohon dicek kabarnya ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," kicau Andi.
Informasi itu dicuitkan Andi sekira pukul 20.05 WIB, Rabu, 2 Januari 2018. Namun, beberapa saat kemudian, Andi menghapus tulisan tersebut.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sudah memastikan kabar itu bohong setelah mengecek langsung ke lapangan. KPU dan Bawaslu pun melaporkan kasus informasi bohong ini ke polisi. (Bryant Gozali)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
“Sekarang prosesnya sudah bergulir dalam proses hukum di Bareskrim (Badan Reserse Kriminal). Menurut saya, yang harus dilakukan aparat penegak hukum adalah mengambil tindakan yang cepat," kata Titi kepada Medcom.id di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Januari 2019.
Menurut dia, kasus hoaks ini jelas bukan pertama yang muncul dan dapat dipastikan bukan yang terakhir. Untuk itu, kepolisian harus mampu menyelesaikan situasi ini. Mereka harus dapat mengetahui maksud penciptaan hoaks ini.
Titi juga meminta agar polisi bisa mengusut hingga aktor intelektual penyebar hoaks tersebut. Hal ini bisa menjadi pembelajaran penting dalam pendidikan politik. Proses hukum ini bisa menjadi pengalaman bagi para pembuat hoaks.
Polisi, kata dia, harus dapat memastikan hal-hal ini ditangani secara efisien di masa depan karena kasus serupa dapat muncul kembali. “Ini bisa menjadi pelajaran hukum dan pelajaran politik untuk semua pihak. bagi peserta pemilu, baik elit, juga pemilih," tegas Titi.
Baca: Polri Kumpulkan Bukti Hoaks Surat Suara
Sebelumnya, beredar kabar ada tujuh kontainer yang masing-masing berisi 10 juta surat suara yang telah dicoblos untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kabar bohong itu tersiar melalui rekaman suara di media sosial serta melalui tulisan pesan berantai.
Kabar itu semakin ramai setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief ikut mencuitkan kabar tersebut melalui akun Twitter pribadinya. Dia meminta pihak terkait memastikan kabar ini.
"Mohon dicek kabarnya ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar," kicau Andi.
Informasi itu dicuitkan Andi sekira pukul 20.05 WIB, Rabu, 2 Januari 2018. Namun, beberapa saat kemudian, Andi menghapus tulisan tersebut.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sudah memastikan kabar itu bohong setelah mengecek langsung ke lapangan. KPU dan Bawaslu pun melaporkan kasus informasi bohong ini ke polisi. (Bryant Gozali)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
