Pelanggar Alat Peraga Kampanye Terbanyak di Jawa Barat
Ribuan alat peraga kampanye (APK) hasil penertiban dibiarkan menumpuk di halaman kantor Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Banda Aceh, Jumat (2/3/2019) - ANT/Ampelsa.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus mengawasi pemasangan alat peraga selama masa kampanye Pemilu 2019. Ratusan ribu alat peraga kampanye (APK) diturunkan Bawaslu karena dipasang di lokasi yang tak seharusnya.
"Bawaslu bersama Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota melaksanakan pengawasan terkait pelaksanaan kampanye di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan kampanye sejak 7 Desember 2018 hingga 4 Maret 2019," kata Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019.
Ratna mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, sebanyak 486.392 APK melanggar ketentuan. Sebab, dipasang di tempat yang dilarang.
Pelanggaran lokasi APK paling banyak ditemukan di Jawa Barat dengan jumlah 128.655 APK, disusul Jawa Tengah dengan jumlah 63.970 APK, Sulawesi Selatan 41.409 APK, dan Sumatera Barat 39.090 APK.
Selain itu, Bawaslu juga menurunkan 11.044 APK karena memuat materi yang dilarang. APK itu dicatat oleh pengawas pemilu setempat.
(Baca juga: Panwaslu Rekomendasikan Penertiban APK di Angkutan Kota)
"Untuk APK yang memuat materi yang dilarang terdapat terbanyak di Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Utara," ujar Ratna.
Di Sumatera Barat terdapat 4.717 APK yang memuat materi yang dilarang, sementara di Sulawesi Tengah terdapat 1.369 APK, disusul di Jawa Barat 1.116 APK, dan Kalimantan Utara 1.018 APK.
Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, melarang pemasangan APK di tempat ibadah (termasuk halaman), rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). Pasal 31 mengatur larangan pemasangan APK di jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta PKPU Nomor 23 Tahun 2018 melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu mempersoalkan dasar negara Pancasila dan UUD 1945; melakukan kegiatan yang membahayakan NKRI; menghina seseorang berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA); menghasut dan mengadu domba; mengancam; serta menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Bawaslu bersama Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota melaksanakan pengawasan terkait pelaksanaan kampanye di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan kampanye sejak 7 Desember 2018 hingga 4 Maret 2019," kata Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019.
Ratna mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, sebanyak 486.392 APK melanggar ketentuan. Sebab, dipasang di tempat yang dilarang.
Pelanggaran lokasi APK paling banyak ditemukan di Jawa Barat dengan jumlah 128.655 APK, disusul Jawa Tengah dengan jumlah 63.970 APK, Sulawesi Selatan 41.409 APK, dan Sumatera Barat 39.090 APK.
Selain itu, Bawaslu juga menurunkan 11.044 APK karena memuat materi yang dilarang. APK itu dicatat oleh pengawas pemilu setempat.
(Baca juga: Panwaslu Rekomendasikan Penertiban APK di Angkutan Kota)
"Untuk APK yang memuat materi yang dilarang terdapat terbanyak di Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Utara," ujar Ratna.
Di Sumatera Barat terdapat 4.717 APK yang memuat materi yang dilarang, sementara di Sulawesi Tengah terdapat 1.369 APK, disusul di Jawa Barat 1.116 APK, dan Kalimantan Utara 1.018 APK.
Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, melarang pemasangan APK di tempat ibadah (termasuk halaman), rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). Pasal 31 mengatur larangan pemasangan APK di jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta PKPU Nomor 23 Tahun 2018 melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu mempersoalkan dasar negara Pancasila dan UUD 1945; melakukan kegiatan yang membahayakan NKRI; menghina seseorang berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA); menghasut dan mengadu domba; mengancam; serta menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
