Panwaslu Rekomendasikan Penertiban APK di Angkutan Kota
Ilustrasi--Medcom.id/Pythag Kurniati.
Mataram: Panitia Pangawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera merekomendasikan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang ditempel pada sejumlah angkutan kota. Sebab, angkutan kota adalah fasilitas umum.
"Alat peraga kampanye (APK) berupa stiker merupakan bahan kampanye dan angkutan kota merupakan fasilitas umum sehingga tidak boleh menjadi media kampanye," kata Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Panwaslu Kota Mataram Hasan Basri di Mataram, Kamis, 8 Maret 2018.
Ia mengatakan, dalam penertiban APK pada angkutan kota ini, memang terjadi dua pendapat. Ada yang membolehkan karena angkutan umum milik pribadi dan ada juga yang tidak membolehkan dengan alasan angutan kota fasilitas umum.
Namun dalam hal ini, Panwaslu Kota Mataram mengambil alasan kedua yakni tidak boleh karena angkutan kota merupakan fasilitas umum dan para sopir tergabung dalam Organda.
"Dari dasar itulah kami akan merekomendasikan penertiban APK yang saat ini marak dipasang pasangan calon di angkutan kota," katanya.
Terkait dengan itu, panwaslu kecamatan dan kelurahan akan melakukan pendataan sebelum memberikan rekomendasi hasil temuan pemasangan APK kepada KPU.
"Selanjutnya, kami melaporkan ke KPU dan KPU melayangkan surat kepada tim pasangan calon dan dalam waktu satu kali 24 jam paslon atau tim kampanye tidak membuka bahan kampanye itu, maka pemerintah daerah atau tim terpadu berhak menertibkannya," katanya.
Dikatakan, pendataan pelanggaran pemasangan APK dilakukan secara berkala. Sehingga pemasangan APK dan bahan kampanye bisa sesuai aturan.
Di sisi lain, pihaknya mengimbau kepada pasangan calon, bahwa APK dan bahan kampaye yang boleh disebar adalah APK yang dikeluarkan KPU NTB. Namun, pasangan calon boleh menambah untuk APK 150 persen untuk bahan kampanye 100 persen kepala keluarga (KK).
Karenanya, diharapkan, paslon bisa mengimbau dan mengingatkan tim sukses untuk berhenti memasangan APK dan bahan kampanye yang tidak dikeluarkan KPU atau tidak disetujui KPU dan tidak memasang pada fasilitas umum.
"Kami juga berharap kepada masyarakat jika ada pasangan calon yang meminta untuk memasang APK, jangan hanya berorientasi dengan paslon A atau B kemudian pasang di sembarang tempat," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"Alat peraga kampanye (APK) berupa stiker merupakan bahan kampanye dan angkutan kota merupakan fasilitas umum sehingga tidak boleh menjadi media kampanye," kata Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Panwaslu Kota Mataram Hasan Basri di Mataram, Kamis, 8 Maret 2018.
Ia mengatakan, dalam penertiban APK pada angkutan kota ini, memang terjadi dua pendapat. Ada yang membolehkan karena angkutan umum milik pribadi dan ada juga yang tidak membolehkan dengan alasan angutan kota fasilitas umum.
Namun dalam hal ini, Panwaslu Kota Mataram mengambil alasan kedua yakni tidak boleh karena angkutan kota merupakan fasilitas umum dan para sopir tergabung dalam Organda.
"Dari dasar itulah kami akan merekomendasikan penertiban APK yang saat ini marak dipasang pasangan calon di angkutan kota," katanya.
Terkait dengan itu, panwaslu kecamatan dan kelurahan akan melakukan pendataan sebelum memberikan rekomendasi hasil temuan pemasangan APK kepada KPU.
"Selanjutnya, kami melaporkan ke KPU dan KPU melayangkan surat kepada tim pasangan calon dan dalam waktu satu kali 24 jam paslon atau tim kampanye tidak membuka bahan kampanye itu, maka pemerintah daerah atau tim terpadu berhak menertibkannya," katanya.
Dikatakan, pendataan pelanggaran pemasangan APK dilakukan secara berkala. Sehingga pemasangan APK dan bahan kampanye bisa sesuai aturan.
Di sisi lain, pihaknya mengimbau kepada pasangan calon, bahwa APK dan bahan kampaye yang boleh disebar adalah APK yang dikeluarkan KPU NTB. Namun, pasangan calon boleh menambah untuk APK 150 persen untuk bahan kampanye 100 persen kepala keluarga (KK).
Karenanya, diharapkan, paslon bisa mengimbau dan mengingatkan tim sukses untuk berhenti memasangan APK dan bahan kampanye yang tidak dikeluarkan KPU atau tidak disetujui KPU dan tidak memasang pada fasilitas umum.
"Kami juga berharap kepada masyarakat jika ada pasangan calon yang meminta untuk memasang APK, jangan hanya berorientasi dengan paslon A atau B kemudian pasang di sembarang tempat," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
