KPU Siap Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu
Komisioner KPU Hasyim Asy'ari (kiri). Foto: MI/Ramdani.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap menghadapi semua gugatan sengketa Pemilu 2019. Termasuk sengketa tercoretnya Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari Daftar Caleg Tetap (DCT) DPD RI.
"Sinyal sengketa kuat, karena itu kami siap. Ujung atau muaranya dari sengketa pemilu kan ada di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU akan tetap berpegang teguh kepada putusan MK," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.
Menurut Hasyim, pencoretan OSO dilematis lantaran ada beberapa keputusan hukum yang berbeda. "Ada putusan MK, ada putusan Mahkamah Agung (MA), judical review Peraturan KPU (PKPU), ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan putusan Bawaslu. Jadi KPU dihadapkan pada dilema hukum dan norma dalam menyikapi putusan lembaga peradilan," jelas dia.
Baca juga: KPU Pelajari Surat PTUN Terkait OSO
Meski berpotensi sengketa, Hasyim tak gentar. Pasalnya, KPU bukan pertama kalinya menghadapi sengketa pemilu yang kasusnya mirip dengan OSO, yakni Pilkada Banten dan Pilkada Pati.
Dengan melihat kasus gugatan sengketa pilkada itu, KPU punya dua opsi. Pertama, KPU bakal membatalkan hasil pemilu, lalu mencoret calon yang dianggap tak memenuhi aturan dari MK namun tidak harus menjalankan pemilihan ulang.
Kedua, KPU akan melakukan pemilihan ulang dengan tak memasukkan calon yang tak memenuhi persyaratan dari MK. "Jadi itu lah beberapa risiko yang nantinya akan kita hadapi," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((HUS))
"Sinyal sengketa kuat, karena itu kami siap. Ujung atau muaranya dari sengketa pemilu kan ada di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU akan tetap berpegang teguh kepada putusan MK," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.
Menurut Hasyim, pencoretan OSO dilematis lantaran ada beberapa keputusan hukum yang berbeda. "Ada putusan MK, ada putusan Mahkamah Agung (MA), judical review Peraturan KPU (PKPU), ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan putusan Bawaslu. Jadi KPU dihadapkan pada dilema hukum dan norma dalam menyikapi putusan lembaga peradilan," jelas dia.
Baca juga: KPU Pelajari Surat PTUN Terkait OSO
Meski berpotensi sengketa, Hasyim tak gentar. Pasalnya, KPU bukan pertama kalinya menghadapi sengketa pemilu yang kasusnya mirip dengan OSO, yakni Pilkada Banten dan Pilkada Pati.
Dengan melihat kasus gugatan sengketa pilkada itu, KPU punya dua opsi. Pertama, KPU bakal membatalkan hasil pemilu, lalu mencoret calon yang dianggap tak memenuhi aturan dari MK namun tidak harus menjalankan pemilihan ulang.
Kedua, KPU akan melakukan pemilihan ulang dengan tak memasukkan calon yang tak memenuhi persyaratan dari MK. "Jadi itu lah beberapa risiko yang nantinya akan kita hadapi," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((HUS))
BERITA TERKAIT
