Surya Paloh dan Anies Dukung Hak Angket, Kritikus Politik: Angin Segar Buat Publik
Kritikus politik, Faizal Assegaf. Dok. Tangkapan Layar
Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dan calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, memberi sinyal mendukung pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sikap ini dinilai memberikan kepastian kepada publik.
"Kalau sudah sinyalnya Anies dengan Surya Paloh dan pesannya kuat akan maju terus hak angket, ini akan menyegarkan publik," kata kritikus politik, Faizal Assegaf, dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dinasti Politik Jokowi Kena Slepet Hak Angket?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 25 Februari 2024.
Faizal mengatakan pernyataan dari Surya Paloh dan Anies sekaligus memberikan ketegasan kepada PDIP sebagai penggagas hak angket, barisan pendukung Anies dan Muhaimin Iskandar (AMIN) berada di gerbong hak angket.
"Makin menegaskan kepada PDIP dan 03, sebagai relasi yang kuat, (lalu) di kubu 03 untuk segera mengambil inisiatif, jangan ragu-ragu," jelas Faizal.
Dia berharap pada berakhirnya masa reses DPR awal Maret 2024, menjadi puncak momentum deklarasi poros pendukung hak angket. Hak ini akan menjadi pesan perlawanan politik sesuai konstitusi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Deklarasi yang betul-betul dapat dilihat rakyat, satu deklarasi perlawanan rakyat melalui jalur konstitusi untuk melawan dinasti politik Jokowi, rakyat dan seluruh jutaan rakyat menunggu momentum paling bersejarah paling penuh fenomenal tersebut," ucap Faizal.
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk minta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.
Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan juga sepakat untuk mengajukan hak angket. Poros pendukung AMIN ini masih menunggu tindak lanjut dari PDIP.
Sementara itu, Surya Paloh mengatakan pengguliran hak angket bagian dari hak konstitusional. Seluruh pihak harus menghormati upaya hukum tersebut.
"Saya pikir wajib bukan sekadar mengiyakan tapi menghormati hak-hak konstitusional itu," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Kalau sudah sinyalnya Anies dengan Surya Paloh dan pesannya kuat akan maju terus hak angket, ini akan menyegarkan publik," kata kritikus politik, Faizal Assegaf, dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dinasti Politik Jokowi Kena Slepet Hak Angket?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 25 Februari 2024.
Faizal mengatakan pernyataan dari Surya Paloh dan Anies sekaligus memberikan ketegasan kepada PDIP sebagai penggagas hak angket, barisan pendukung Anies dan Muhaimin Iskandar (AMIN) berada di gerbong hak angket.
"Makin menegaskan kepada PDIP dan 03, sebagai relasi yang kuat, (lalu) di kubu 03 untuk segera mengambil inisiatif, jangan ragu-ragu," jelas Faizal.
Dia berharap pada berakhirnya masa reses DPR awal Maret 2024, menjadi puncak momentum deklarasi poros pendukung hak angket. Hak ini akan menjadi pesan perlawanan politik sesuai konstitusi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Deklarasi yang betul-betul dapat dilihat rakyat, satu deklarasi perlawanan rakyat melalui jalur konstitusi untuk melawan dinasti politik Jokowi, rakyat dan seluruh jutaan rakyat menunggu momentum paling bersejarah paling penuh fenomenal tersebut," ucap Faizal.
| Baca Juga: Pakar Hukum: Hak Angket Tinggal Menunggu Niat Partai Politik |
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk minta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.
Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan juga sepakat untuk mengajukan hak angket. Poros pendukung AMIN ini masih menunggu tindak lanjut dari PDIP.
Sementara itu, Surya Paloh mengatakan pengguliran hak angket bagian dari hak konstitusional. Seluruh pihak harus menghormati upaya hukum tersebut.
"Saya pikir wajib bukan sekadar mengiyakan tapi menghormati hak-hak konstitusional itu," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2024.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
