Jakarta: Penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai sarat nepotisme karena keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengusulkan suara untuk putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tak dihitung.

"Hal lain yang juga diusulkan oleh koalisi masyarakat sipil ialah menganulir suara yang masuk untuk memilih Gibran," kata Bivitri dalam FGD Partai NasDem tentang ‘Evaluasi dan Pengguliran Hak Angket Pemilu 2024’ di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.

Dia mengakui usulan tersebut bakal dinamika dan pergolakan luar biasa. Namun, dia menilai poin itu juga penting untuk dimasukkan dalam pembahasan di hak angket.

Dia juga mengusulkan agar aparat penegak hukum bergerak menyikapi nepotisme yang terjadi selama Pilpres 2024. Terutama dalam keterlibatan Presiden Jokowi.

“Saya merekomendasikan aparat penegak hukum untuk melaksanakan pidana sesuai undang-undang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN.Kami di pernah bikin pertanyaan, apa saja yang dilanggar presiden, yaitu hilangnya keadaban politik presiden, ini bisa jadi acuan,” ungkap dia.
 

Baca juga: NasDem Tunggu Gerak PDIP Terkait Hak Angket Kecurangan Pemilu

Selain itu, Bivitri mengusulkan agar Pilpres 2024 diulang. Pengulangan diusulkan dilakukan tana keikutsertaan Gibran.

“Kalau saya susun dan membayangkan, karena nepotisme, kami merekomendasikan pemilu ulang tanpa Gibran," ujar dia.

Bivitri bersama koalisi masyarakat sipil terus mendorong agar anggota DPR menggunakan kekuatannya melalui hak angket. Menurut dia, hak angket bisa menjadi Solusi membuka dugaan kecurangan pemilu 2024 yang diresahkan oleh masyarakat. (MI/Dinda)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ABK))