Mahfud MD Berbalik Bela Ganjar, Sebelumnya Bantah Penegakan Hukum Era Jokowi Jeblok
Calon Wakil Presiden Mahfud MD. Foto: IG Mahfud MD
Jakarta: Mahfud MD kembali mengeluarkan pendapat seputar penegakan hukum di Indonesia. Padahal, Mahfud sebelumnya mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan Ganjar Pranowo.
Semula Mahfud MD membantah penegakan hukum jeblok era Jokowi. Bantahan itu dilontarkan setelah Ganjar Pranowo menilai rapor penegakan hukum era Jokowi di angka 5 dari skala 10.
Mahfud MD tidak setuju terhadap penilaian dari pasangannya. Ia mengeklaim rapor penegakan hukum era Jokowi tertinggi sejak 2014 silam.
"Kalau mau objektif, Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi," kata Mahfud kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu 19 November 2023.
Mahfud mengatakan penegakan hukum moncer lantaran dirinya berada dalam kabinet Jokowi. Ia merupakan koordinator bidang penegakan hukum sejak 2019.
"Dan itu Menkopolhukam-nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang politik keamanan itu 76. Itu survei Kompas, buka saja, survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas," tegas Mahfud.
Mahfud menyoroti timing survei. Penegakan hukum era Jokowi moncer sebelum survei dirilis ke publik. Namun dengan berbagai dinamika terakhir, terkhusus Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud hakul yakin Jokowi jeblok.
"Jadi penilaian Mas Ganjar itu konteksnya jelas “sekarang ini", pasca tragedi panas di MK sesuai pertanyaan panelis di sana. Itu sama dgn statement saya 2 minggu sebelum vonis MK. Ingat, MK itu lembaga yudikatif yang independen, bukan di bawah Pemerintah," tegas Mahfud yang dikutip dari akun instagramnya, Senin 20 November 2023.
Berikut pernyataan Mahfud selengkapnya:
"Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1 - 10). Lalu ada yang bilang bhw itu tanggungjawab Menko Polhukam.
Padahal, Mas Ganjar bilang itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yg dijatuhkan MKMK. Ada pun sebelum itu, sampai September 2023, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis bulan September 2023, penegakan hukum reratanya bagus, mencapai 61,9 persen, angka terbaik yg diraih selama ini.
Bahkan yang sangat spaktakuler pembangunan bidang Politik dan Keamanan, justeru melebihi tingkat rerata kepuasan terhadap pemerintah (74,3 persen) yakni Polkam mencapai 79,3 persen. Itu Menko Polhukamnya adalah saya. Silakan lihat hasil survei Litbang Kompas yang dirilis September tahun ini.
Jadi penilaian Mas Ganjar itu konteksnya jelas “sekarang ini", pasca tragedi panas di MK sesuai pertanyaan panelis di sana. Itu sama dgn statement saya 2 minggu sebelum vonis MK. Ingat, MK itu lembaga yudikatif yang independen, bukan di bawah Pemerintah."
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
Semula Mahfud MD membantah penegakan hukum jeblok era Jokowi. Bantahan itu dilontarkan setelah Ganjar Pranowo menilai rapor penegakan hukum era Jokowi di angka 5 dari skala 10.
| Baca juga: Selisih Pendapat dengan Ganjar, Mahfud MD Bantah Penegakan Hukum Era Jokowi Jeblok |
Mahfud MD tidak setuju terhadap penilaian dari pasangannya. Ia mengeklaim rapor penegakan hukum era Jokowi tertinggi sejak 2014 silam.
"Kalau mau objektif, Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi," kata Mahfud kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu 19 November 2023.
Mahfud mengatakan penegakan hukum moncer lantaran dirinya berada dalam kabinet Jokowi. Ia merupakan koordinator bidang penegakan hukum sejak 2019.
"Dan itu Menkopolhukam-nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang politik keamanan itu 76. Itu survei Kompas, buka saja, survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas," tegas Mahfud.
Membela setelah menyodorkan data menentang
Mahfud berubah setelah sebelumnya menyodorkan data yang bertentangan dengan pernyataan Ganjar. Mahfud tak sepaham dengan Ganjar bahwa penegakan hukum era Jokowi jeblok.Mahfud menyoroti timing survei. Penegakan hukum era Jokowi moncer sebelum survei dirilis ke publik. Namun dengan berbagai dinamika terakhir, terkhusus Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud hakul yakin Jokowi jeblok.
"Jadi penilaian Mas Ganjar itu konteksnya jelas “sekarang ini", pasca tragedi panas di MK sesuai pertanyaan panelis di sana. Itu sama dgn statement saya 2 minggu sebelum vonis MK. Ingat, MK itu lembaga yudikatif yang independen, bukan di bawah Pemerintah," tegas Mahfud yang dikutip dari akun instagramnya, Senin 20 November 2023.
Berikut pernyataan Mahfud selengkapnya:
"Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1 - 10). Lalu ada yang bilang bhw itu tanggungjawab Menko Polhukam.
Padahal, Mas Ganjar bilang itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yg dijatuhkan MKMK. Ada pun sebelum itu, sampai September 2023, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis bulan September 2023, penegakan hukum reratanya bagus, mencapai 61,9 persen, angka terbaik yg diraih selama ini.
Bahkan yang sangat spaktakuler pembangunan bidang Politik dan Keamanan, justeru melebihi tingkat rerata kepuasan terhadap pemerintah (74,3 persen) yakni Polkam mencapai 79,3 persen. Itu Menko Polhukamnya adalah saya. Silakan lihat hasil survei Litbang Kompas yang dirilis September tahun ini.
Jadi penilaian Mas Ganjar itu konteksnya jelas “sekarang ini", pasca tragedi panas di MK sesuai pertanyaan panelis di sana. Itu sama dgn statement saya 2 minggu sebelum vonis MK. Ingat, MK itu lembaga yudikatif yang independen, bukan di bawah Pemerintah."
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
BERITA TERKAIT
