Selisih Pendapat dengan Ganjar, Mahfud MD Bantah Penegakan Hukum Era Jokowi Jeblok
Calon Wakil Presiden Mahfud MD saat bersama dua pilot Garuda Indonesia berpose tiga jari. Foto: IG Mahfud MD
Jakarta: Perselisihan mulai terlihat antara Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ini berselisih terkait rapor penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ganjar menilai rapor penegakan hukum era Jokowi dinilai jeblok. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 1 sampa dengan 10.
Mahfud MD tidak setuju terhadap penilaian dari pasangannya sendiri. Ia justru mengeklaim rapor penegakan hukum era Jokowi tertinggi sejak 2014 silam.
Baca juga: Ganjar Sebut Penegakan Hukum Era Jokowi Jeblok, Prabowo Tertawa
"Kalau mau objektif, Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi," kata Mahfud kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu 19 November 2023.
Mahfud mengatakan penegakan hukum moncer lantaran dirinya berada dalam kabinet Jokowi. Ia merupakan koordinator bidang penegakan hukum sejak 2019.
"Dan itu Menkopolhukam-nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang politik keamanan itu 76. Itu survei Kompas, buka saja, survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas," tegas Mahfud.
Sebelumnya, Ganjar menjawab pertanyaan dari Akademisi Zainal Arifin Mochtar. Ganjar ditanya soal rapor penegakan hukum era Jokowi.
"Kalau terkait itu (penegakan hukum), jeblok. Poinnya 5,” kata Ganjar dalam diskusi yang digelar Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) di Hotel Four Points, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 18 November 2023.
Ganjar menjelaskan penegakan hukum sempat moncer di awal-awal kepemimpinan Jokowi. Namun tiba-tiba anjlok terutama usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
"Kasus di MK yang kemarin itu menjadi jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda. Yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka nilainya jeblok," ujarnya.
Menurut Ganjar terjadi rekayasa dan intervensi dalam penegakan hukum. Ganjar menjadikan hal tersebut sebagai bahan peringatan agar hukum harus dijunjung tinggi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
Ganjar menilai rapor penegakan hukum era Jokowi dinilai jeblok. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 1 sampa dengan 10.
Mahfud MD tidak setuju terhadap penilaian dari pasangannya sendiri. Ia justru mengeklaim rapor penegakan hukum era Jokowi tertinggi sejak 2014 silam.
Baca juga: Ganjar Sebut Penegakan Hukum Era Jokowi Jeblok, Prabowo Tertawa
"Kalau mau objektif, Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi," kata Mahfud kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Minggu 19 November 2023.
Mahfud mengatakan penegakan hukum moncer lantaran dirinya berada dalam kabinet Jokowi. Ia merupakan koordinator bidang penegakan hukum sejak 2019.
"Dan itu Menkopolhukam-nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang politik keamanan itu 76. Itu survei Kompas, buka saja, survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas," tegas Mahfud.
Sebelumnya, Ganjar menjawab pertanyaan dari Akademisi Zainal Arifin Mochtar. Ganjar ditanya soal rapor penegakan hukum era Jokowi.
"Kalau terkait itu (penegakan hukum), jeblok. Poinnya 5,” kata Ganjar dalam diskusi yang digelar Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) di Hotel Four Points, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 18 November 2023.
Ganjar menjelaskan penegakan hukum sempat moncer di awal-awal kepemimpinan Jokowi. Namun tiba-tiba anjlok terutama usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
"Kasus di MK yang kemarin itu menjadi jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda. Yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka nilainya jeblok," ujarnya.
Menurut Ganjar terjadi rekayasa dan intervensi dalam penegakan hukum. Ganjar menjadikan hal tersebut sebagai bahan peringatan agar hukum harus dijunjung tinggi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DHI))
BERITA TERKAIT
