Jakarta: Rating penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai jeblok. Calon Presiden Prabowo Subianto tertawa.
"Hahaha," kata Prabowo saat ditanya wartawan terkait rating penegakan hukum tersebut, di kawasan Lebak, Banten, Minggu 19 November 2023.
Prabowo tidak memberikan pernyataan lebih lanjut. Ia hanya memberikan gesture kedipan mata dan tertawa.
Rating jeblok tersebut diberikan Calon Presiden
Ganjar Pranowo. Bahkan ia memberikan nilai 5 dari skala 1 sampai dengan 10.
"Kalau terkait itu (penegakan hukum), jeblok. Poinnya 5,” kata Ganjar dalam diskusi yang digelar Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) di Hotel Four Points, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 18 November 2023.
Ganjar menjelaskan penegakan hukum sempat moncer di awal-awal kepemimpinan Jokowi. Namun tiba-tiba anjlok terutama usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
"Kasus di MK yang kemarin itu menjadi jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda. Yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka nilainya jeblok," ujarnya.
Menurut Ganjar terjadi rekayasa dan intervensi dalam penegakan hukum. Ganjar menjadikan hal tersebut sebagai bahan peringatan agar hukum harus dijunjung tinggi.
Pernyataan Ganjar ini menjawab pertanyaan dari Akademisi Zainal Arifin Mochtar. Ganjar ditanya soal rapor penegakan hukum era Jokowi.
Seperti diketahui, MK sempat babak-belur lantaran putusan terkait batas usia capres-cawapres. MK mengabulkan WNI yang berusia di bawah 40 tahun bisa maju di Pilpres selama pernah terpilih sebagai pejabat publik melaui Pemilu.
Putusan itu juga berdampak pada pemakzulan Anwar Usman dari posisi Ketua MK. Anwar dinilai terlibat konflik kepentingan yang secara tidak langsung putusan tersebut menguntungkan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka secara instan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id((DHI))