Delapan Fakta Menarik Sidang Kesaksian Kubu Prabowo
Ilustrasi sidang MK - ANT/Hafidz Mubarak A.
Jakarta: Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi fakta dan ahli dari pemohon, tim hukum capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkap sejumlah fakta menarik. Sidang yang dimulai Rabu, 19 Juni 2019 pukul 09.00 WIB dan baru berakhir Kamis, 20 Juni 2019 sekitar pukul 04.55 WIB itu mendengarkan 14 saksi fakta dan dua saksi ahli.
Berikut fakta-fakta menarik yang dihimpun Medcom.id:
1. Berkas tak tersusun
Di awal persidangan, Hakim anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyampaikan sebagian berkas berisi bukti pemohon tak bisa diverifikasi dan disahkan majelis. Beberapa berkas tak tersusun rapi sebagaimana ketentuan dalam hukum acara.
Mahkamah memberi kesempatan pihak pemohon memperbaiki susunan berkas alat bukti hingga pukul 12.00 WIB. Pemohon menyanggupi permintaan Mahkamah.
"Kalau melewati batas waktu implikasinya tidak bisa disahkan dalam persidangan ini," kata Saldi.
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) pasrah bila alat bukti itu tidak sanggup disusun sesuai waktu yang telah ditentukan. "Kalau yang belum (tersusun) seperti ini akan kami tarik, ini untuk memudahkan Mahkamah," ujar BW.
2. DPT Invalid Berbelit
Saksi pertama, Agus Muhammad Maksum, mengaku menemukan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah atau invalid. Anggota hakim MK Enny Nurbaningsih mempertanyakan ketiadaan bukti fisik untuk membuktikan temuan itu.
Menurut Eny dalam bukti bernomor P-155 itu menyebutkan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai. Enny meminta pernyataan Agus dikonfrontasi dengan bukti fisik itu.
Namun pemohon kesulitan menghadirkan bukti fisik itu. Alasannya, keterbatasan mesin fotokopi membuat bukti fisik tersebut tak bisa diserahkan.
"Karena ini (bukti fisik P155) penting sekali. Sehingga kita tahu clear sekali di mana kemudian NIK yang tidak sesuai termasuk KK yang tidak sesuai itu dari 17,5 juta," kata Enny.
3. Gertakan hakim ke Bambang Widjojanto
Hakim MK Arief Hidayat menggertak Bambang Widjojanto (BW) saat Mahkamah mendengarkan keterangan saksi bernama Idham Amiruddin. Arief sempat menanyakan soal lingkup daftar pemilih tetap (DPT) yang akan dijelaskan Idham.
Arief bingung dengan jawaban Idham yang mengaku akan menjelaskan permasalahan DPT secara nasional, sedangkan Idham selama ini tinggal di Makassar. Dalam penjelasaannya, Idham mengaku menerima DPT secara nasional dari DPP Gerindra saat berkunjung ke Jakarta.
Arief masih heran Idham bisa menjelaskan DPT nasional. Pernyataan Arief itu kemudian disanggah BW. Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tak terima saksinya dicecar soal asal usul tempat tinggal. BW mengaku berasal dari kampung, namun bisa mengakses dunia melalui kampung.
BW meminta hakim mendengarkan keterangan yang akan disampaikan Idham. Arief justru meminta BW setop berbicara.
"Pak Bambang setop, kalau Pak Bambang tidak setop, saya suruh keluar," tegas Arief.
(Baca juga: Yusril Sebut BW Tak Mampu Hadirkan Saksi Kredibel)
4. Saksi korban pembacokan
Pakar teknologi informasi (TI) Institut Teknologi Bandung (ITB) Hermansyah menjadi saksi untuk kubu 02. Hermansyah merupakan korban pembacokan di Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) KM 6 pada 12 Juli 2017, yang dipicu saling bergesekan antarmobil.
Dalam kesaksiannya, Hermansyah menyoroti kesalahan input data sistem informasi penghitungan suara (situng) KPU. Ia juga memberi keterangan kinerja penginput data dan tim verifikator dari KPU.
Dalam penulusuran dugaan kecurangan, ia mengaku, mendatangi KPU pusat dan KPUD Bogor pada 3-4 Mei 2019 guna mengecek proses Situng. Ia mengatakan banyak kelemahan dari sisi pelaporan. Ia mengklaim mendapatkan informasi 73 ribu kesalahan di sisi input dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
5. Amplop cokelat
Majelis Hakim MK menerima beberapa amplop berwarna cokelat berkaitan penyimpanan hasil surat suara. Amplop itu berasal dari saksi pemohon capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bernama Betty Kristiana.
Awalnya Betty mengungkapkan ia menemukan dokumen dalam amplop cokelat yang bertanda tangan pada Kamis, 18 April 2019 pukul 19.30 WIB di Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Amplop itu diserahkan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah. Kubu 02 meyakini itu merupakan bukti adanya kecurangan.
Pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU), mencurigai amplop cokelat itu. Ada beberapa tulisan yang dinilai identik dari setiap amplop tersebut.
"Ada kecenderungan tulisan sama dengan spidol biru. Kami mohon memotret karena tulisan serupa, padahal (amplop) dari TPS berbeda," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari.
6. Saksi berstatus terdakwa
Rahmadsyah, saksi pihak pemohon capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ternyata berstatus terdakwa. Ia juga terbukti berbohong terkait izin ke kejaksaan untuk menghadiri persidangan PHPU Pilpres 2019.
Ia mengaku menjadi tahanan kota. Status tahanan kota yang disandang berasal dari Kejaksaan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Rahmadsyah juga mengaku ke Jakarta untuk menemani orang tuanya yang sakit dalam surat pemberitahuan ke kejaksaan.
Sebelumnya, Rahmadsyah menyandang status terdakwa karena dinilai melanggar Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sidang perdananya berlangsung di Pengadilan Negeri Kisaran, Selasa, 30 April 2019.
7. Gunakan robot untuk menilai kecurangan
Saksi Hairul Anas Suaidi mengaku menemukan sejumlah kecurangan dalam Pemilu 2019 yang terekam dalam robot yang dibuatnya. Robot bernama Robot Tidak Ikhlas itu, diklaim menemukan beberapa bukti kecurangan pascahari pencoblosan. Bukti yang berhasil didapat dalam sistem informasi hitung (Situng).
Hairul mengaku hasil temuan robotnya itu telah diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti. Hingga akhirnya Bawaslu mengambil sikap agar KPU dapat memperbaiki Situng.
8. Persidangan 20 jam
Sidang PHPU dilakukan maraton dengan memeriksa seluruh saksi. Persidangan menghabiskan waktu hingga 20 jam.
Ketua tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, sempat menginterupsi saat sidang belum selesai hingga pukul 00.00 WIB. Namun, Ketua Majelis Hakim Anwar Usman memutuskan melanjutkan sidang hingga pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga selesai semua.
Sekitar pukul 03.00 WIB, gantian pemohon yang mengajukan sidang ditunda karena mereka kelelahan, namun juga tidak dikabulkan Majelis Hakim MK. Sidang baru berakhir pukul 05.00 WIB,
Sidang akan dilanjutkan dengan agenda memeriksa saksi dan ahli yang dihadirkan pihak termohon, yakni KPU. Sidang akan dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB, Kamis, 20 Juni 2019.
(Baca juga: KPU Sebut Saksi Prabowo Menguntungkan Pihaknya)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
Berikut fakta-fakta menarik yang dihimpun Medcom.id:
1. Berkas tak tersusun
Di awal persidangan, Hakim anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyampaikan sebagian berkas berisi bukti pemohon tak bisa diverifikasi dan disahkan majelis. Beberapa berkas tak tersusun rapi sebagaimana ketentuan dalam hukum acara.
Mahkamah memberi kesempatan pihak pemohon memperbaiki susunan berkas alat bukti hingga pukul 12.00 WIB. Pemohon menyanggupi permintaan Mahkamah.
"Kalau melewati batas waktu implikasinya tidak bisa disahkan dalam persidangan ini," kata Saldi.
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) pasrah bila alat bukti itu tidak sanggup disusun sesuai waktu yang telah ditentukan. "Kalau yang belum (tersusun) seperti ini akan kami tarik, ini untuk memudahkan Mahkamah," ujar BW.
2. DPT Invalid Berbelit
Saksi pertama, Agus Muhammad Maksum, mengaku menemukan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah atau invalid. Anggota hakim MK Enny Nurbaningsih mempertanyakan ketiadaan bukti fisik untuk membuktikan temuan itu.
Menurut Eny dalam bukti bernomor P-155 itu menyebutkan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai. Enny meminta pernyataan Agus dikonfrontasi dengan bukti fisik itu.
Namun pemohon kesulitan menghadirkan bukti fisik itu. Alasannya, keterbatasan mesin fotokopi membuat bukti fisik tersebut tak bisa diserahkan.
"Karena ini (bukti fisik P155) penting sekali. Sehingga kita tahu clear sekali di mana kemudian NIK yang tidak sesuai termasuk KK yang tidak sesuai itu dari 17,5 juta," kata Enny.
3. Gertakan hakim ke Bambang Widjojanto
Hakim MK Arief Hidayat menggertak Bambang Widjojanto (BW) saat Mahkamah mendengarkan keterangan saksi bernama Idham Amiruddin. Arief sempat menanyakan soal lingkup daftar pemilih tetap (DPT) yang akan dijelaskan Idham.
Arief bingung dengan jawaban Idham yang mengaku akan menjelaskan permasalahan DPT secara nasional, sedangkan Idham selama ini tinggal di Makassar. Dalam penjelasaannya, Idham mengaku menerima DPT secara nasional dari DPP Gerindra saat berkunjung ke Jakarta.
Arief masih heran Idham bisa menjelaskan DPT nasional. Pernyataan Arief itu kemudian disanggah BW. Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tak terima saksinya dicecar soal asal usul tempat tinggal. BW mengaku berasal dari kampung, namun bisa mengakses dunia melalui kampung.
BW meminta hakim mendengarkan keterangan yang akan disampaikan Idham. Arief justru meminta BW setop berbicara.
"Pak Bambang setop, kalau Pak Bambang tidak setop, saya suruh keluar," tegas Arief.
(Baca juga: Yusril Sebut BW Tak Mampu Hadirkan Saksi Kredibel)
4. Saksi korban pembacokan
Pakar teknologi informasi (TI) Institut Teknologi Bandung (ITB) Hermansyah menjadi saksi untuk kubu 02. Hermansyah merupakan korban pembacokan di Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) KM 6 pada 12 Juli 2017, yang dipicu saling bergesekan antarmobil.
Dalam kesaksiannya, Hermansyah menyoroti kesalahan input data sistem informasi penghitungan suara (situng) KPU. Ia juga memberi keterangan kinerja penginput data dan tim verifikator dari KPU.
Dalam penulusuran dugaan kecurangan, ia mengaku, mendatangi KPU pusat dan KPUD Bogor pada 3-4 Mei 2019 guna mengecek proses Situng. Ia mengatakan banyak kelemahan dari sisi pelaporan. Ia mengklaim mendapatkan informasi 73 ribu kesalahan di sisi input dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
5. Amplop cokelat
Majelis Hakim MK menerima beberapa amplop berwarna cokelat berkaitan penyimpanan hasil surat suara. Amplop itu berasal dari saksi pemohon capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bernama Betty Kristiana.
Awalnya Betty mengungkapkan ia menemukan dokumen dalam amplop cokelat yang bertanda tangan pada Kamis, 18 April 2019 pukul 19.30 WIB di Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Amplop itu diserahkan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah. Kubu 02 meyakini itu merupakan bukti adanya kecurangan.
Pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU), mencurigai amplop cokelat itu. Ada beberapa tulisan yang dinilai identik dari setiap amplop tersebut.
"Ada kecenderungan tulisan sama dengan spidol biru. Kami mohon memotret karena tulisan serupa, padahal (amplop) dari TPS berbeda," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari.
6. Saksi berstatus terdakwa
Rahmadsyah, saksi pihak pemohon capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ternyata berstatus terdakwa. Ia juga terbukti berbohong terkait izin ke kejaksaan untuk menghadiri persidangan PHPU Pilpres 2019.
Ia mengaku menjadi tahanan kota. Status tahanan kota yang disandang berasal dari Kejaksaan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Rahmadsyah juga mengaku ke Jakarta untuk menemani orang tuanya yang sakit dalam surat pemberitahuan ke kejaksaan.
Sebelumnya, Rahmadsyah menyandang status terdakwa karena dinilai melanggar Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sidang perdananya berlangsung di Pengadilan Negeri Kisaran, Selasa, 30 April 2019.
7. Gunakan robot untuk menilai kecurangan
Saksi Hairul Anas Suaidi mengaku menemukan sejumlah kecurangan dalam Pemilu 2019 yang terekam dalam robot yang dibuatnya. Robot bernama Robot Tidak Ikhlas itu, diklaim menemukan beberapa bukti kecurangan pascahari pencoblosan. Bukti yang berhasil didapat dalam sistem informasi hitung (Situng).
Hairul mengaku hasil temuan robotnya itu telah diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti. Hingga akhirnya Bawaslu mengambil sikap agar KPU dapat memperbaiki Situng.
8. Persidangan 20 jam
Sidang PHPU dilakukan maraton dengan memeriksa seluruh saksi. Persidangan menghabiskan waktu hingga 20 jam.
Ketua tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, sempat menginterupsi saat sidang belum selesai hingga pukul 00.00 WIB. Namun, Ketua Majelis Hakim Anwar Usman memutuskan melanjutkan sidang hingga pemeriksaan saksi dan ahli yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga selesai semua.
Sekitar pukul 03.00 WIB, gantian pemohon yang mengajukan sidang ditunda karena mereka kelelahan, namun juga tidak dikabulkan Majelis Hakim MK. Sidang baru berakhir pukul 05.00 WIB,
Sidang akan dilanjutkan dengan agenda memeriksa saksi dan ahli yang dihadirkan pihak termohon, yakni KPU. Sidang akan dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB, Kamis, 20 Juni 2019.
(Baca juga: KPU Sebut Saksi Prabowo Menguntungkan Pihaknya)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
