Jakarta: Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan hasil putusan hakim dalam perselisihan hasil pemilu legislatif tak bisa digugat. Setiap pihak diminta mematuhi putusan MK.

"Enggak ada banding. Kita lihat nanti putusannya seperti apa, ya sudah kalau ditolak ya berarti sudah final dan mengikat," kata Fajar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2019.

MK tidak akan melayani siapa pun yang tidak terima dengan putusan akhir majelis hakim konstitusi. "Mau tidak mau, suka tidak suka harus diterima dan wajib melaksanakan itu," tegas Fajar.

Menurut Fajar MK adalah jalan akhir menggugat hasil pemilu. Tidak ada jalan hukum lain jika pemohon tidak puas dengan keputusan yang telah ditetapkan hakim.

Baca juga: MK Ramu Putusan Sengketa Pileg

Ia pun meminta semua pihak berlapang dada. Respons penolakan adalah hal yang sia-sia.

"Kalau kita mengenal banding dalam putusan MK, (perkara) enggak selesai selesai. Misalnya pilpres bisa digugat (lagi), pada Oktober kita harus punya presiden digugat lagi, nanti belum selesai bandingnya agenda ketatanegaraan sudah berjalan," ujar Fajar.

Fajar mengatakan hasil MK akan diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ditindaklanjuti. Setelah itu KPU baru bisa menetapkan pemenang pemilu.

"Putusan itu bisa menjadi acuan bagi KPU untuk menetapkan pasangan yang meraih kursi dan kemudian mengusulkan pelantikannya," tandasnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((MEL))