Persoalkan Jabatan Dewan Syariah Ma'ruf Bukti BPN Tak Teliti
Ketua Tim hukum gugatan sengketa Pilpres 2019 BPN Bambang Widjojanto (tengah) bersama tim saat tiba digedung MK , Jakaarta, Senin (10/6/2019). Foto: MI/Mohamad Irfan
Jakarta: Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin tercatat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Posisi tersebut rupanya dipersoalkan oleh tim hukum capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Jabatan Ma'ruf Amin di dua bank syariah itu dijadikan dasar tim hukum Prabowo-Sandi untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sidang perdana gugatan kemenangan Jokowi-Maaruf akan digelar perdana pada Jumat, 14 Juni 2019.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Hukum DPP KNPI, Tony Akbar Hasibuan menilai dasar permohonan diskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf tidak pas. Sekaligus menujukkan bahwa tim pemenangan Prabowo-Sandi tidak teliti dalam menyampaikan gugatan ke MK. Alasannya, dua bank syariah tersebut bukanlah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Argumentasi gugatan BPN atas kedudukan Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Mandiri Syariah adalah bukti bahwa tim hukum BPN tidak teliti," ujar Tony, Rabu, 12 Juni 2019.
Baca juga: Ma'ruf Amin Bantah Jadi Karyawan BUMN
"Dua bank syariah itu bukanlah BUMN, karena kedua bank tersebut bukan dimiliki negara tetapi dimiliki BUMN. Dan sangat jelas banyak yurisprudensi yang telah menetapkan hal tersebut," imbuhnya.
Tony menjelaskan, apalagi sudah ada Surat Keterangan dari Kementerian BUMN tertanggal 31 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa BNI Syariah bukanlah BUMN karena modalnya sebagian besar tidak dimiliki oleh negara, melainkan oleh BNI. Ini menunjukkan tidak ada penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan di dalam anak perusahaan BUMN.
"Atas dasar itu tidak ada kewajiban bagi Ma'ruf Amin untuk mundur dari jabatan Dewan Syariah di BNI Syariah dan Mandiri Syariah," kata Tony.
Baca juga: TKN: Ma'ruf tak Punya Jabatan di BUMN
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Hasyim Asy'ari menyebut perkara hukum serupa masalah ini sejatinya sudah pernah ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasil putusan kasus ini pun menjadi pegangan KPU.
"Sekadar mengingatkan bahwa pernah ada yurisprudensi gugatan caleg (calon anggota legislatif) Gerindra DPR RI ke Bawaslu atas nama Mirah Sumirat yang merupakan pegawai anak perusahaan BUMN (badan usaha milik negara)," kata Hasyim.
Hasyim mengatakan Mirah awalnya dicoret KPU sebagai bakal caleg lantaran berstatus pegawai PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ), anak perusahaan BUMN, PT Jasa Marga. Tak terima dengan keputusan KPU, Mirah kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu.
Bawaslu, dalam perkara tersebut, mempertimbangkan pegawai anak perusahaan BUMN berbeda dengan pegawai BUMN. Atas dasar itu, Bawaslu mengabulkan gugatan Mirah dan memerintahkan KPU memasukan Mirah sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat VI.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MBM))
Jabatan Ma'ruf Amin di dua bank syariah itu dijadikan dasar tim hukum Prabowo-Sandi untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sidang perdana gugatan kemenangan Jokowi-Maaruf akan digelar perdana pada Jumat, 14 Juni 2019.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Hukum DPP KNPI, Tony Akbar Hasibuan menilai dasar permohonan diskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf tidak pas. Sekaligus menujukkan bahwa tim pemenangan Prabowo-Sandi tidak teliti dalam menyampaikan gugatan ke MK. Alasannya, dua bank syariah tersebut bukanlah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Argumentasi gugatan BPN atas kedudukan Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Mandiri Syariah adalah bukti bahwa tim hukum BPN tidak teliti," ujar Tony, Rabu, 12 Juni 2019.
Baca juga: Ma'ruf Amin Bantah Jadi Karyawan BUMN
"Dua bank syariah itu bukanlah BUMN, karena kedua bank tersebut bukan dimiliki negara tetapi dimiliki BUMN. Dan sangat jelas banyak yurisprudensi yang telah menetapkan hal tersebut," imbuhnya.
Tony menjelaskan, apalagi sudah ada Surat Keterangan dari Kementerian BUMN tertanggal 31 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa BNI Syariah bukanlah BUMN karena modalnya sebagian besar tidak dimiliki oleh negara, melainkan oleh BNI. Ini menunjukkan tidak ada penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan di dalam anak perusahaan BUMN.
"Atas dasar itu tidak ada kewajiban bagi Ma'ruf Amin untuk mundur dari jabatan Dewan Syariah di BNI Syariah dan Mandiri Syariah," kata Tony.
Baca juga: TKN: Ma'ruf tak Punya Jabatan di BUMN
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Hasyim Asy'ari menyebut perkara hukum serupa masalah ini sejatinya sudah pernah ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasil putusan kasus ini pun menjadi pegangan KPU.
"Sekadar mengingatkan bahwa pernah ada yurisprudensi gugatan caleg (calon anggota legislatif) Gerindra DPR RI ke Bawaslu atas nama Mirah Sumirat yang merupakan pegawai anak perusahaan BUMN (badan usaha milik negara)," kata Hasyim.
Hasyim mengatakan Mirah awalnya dicoret KPU sebagai bakal caleg lantaran berstatus pegawai PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ), anak perusahaan BUMN, PT Jasa Marga. Tak terima dengan keputusan KPU, Mirah kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu.
Bawaslu, dalam perkara tersebut, mempertimbangkan pegawai anak perusahaan BUMN berbeda dengan pegawai BUMN. Atas dasar itu, Bawaslu mengabulkan gugatan Mirah dan memerintahkan KPU memasukan Mirah sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat VI.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MBM))
BERITA TERKAIT
