Kampanye Hitam Kondom dan Ceramah Tengku Zulkarnain Diduga Paralel
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Jakarta: Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menduga kampanye hitam video kondom bergambar Jokowi-Ma'ruf bertautan dengan ceramah hoaks Tengku Zulkarnain. Video itu diduga muncul karena Tengku Zulkarnain menyebut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) melegalisasi perzinaan.
"Saya kira itu paralel juga misalnya dengan video atau gambar kondom yang disertakan dengan gambar Jokowi-Ma'ruf itu juga saya kira salah satu penyebabnya karena tuduhan bahwa Pak Jokowi menggunakan UU itu untuk melegalkan LGBT dan zina," kata Ace di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.
Ceramah Tengku Zulkarnain menuding pemerintah melegalisasi perzinaan melalui RUU PKS jelas bentuk kampanye hitam. Dasar ceramah inilah yang melegitimasi kelompok-kelompok lainnya berkampanye hitam dengan isu legalisasi zina dan LGBT.
Tengku Zulkarnain tidak cukup mengklarifikasi dan meminta maaf melalui media sosial. Melainkan perlu meminta maaf langsung kepada Presiden Joko Widodo.
"Saya kira ini salah satu di antara bentuk nyata dari kampanye hitam yang dasarnya salah satunya pidato atau dakwahnya seorang Tengku Zulkarnain. Menurut saya tak ada alasan untuk tidak minta maaf pada Pak Jokowi," jelas Ace.
(Baca juga: Kubu Jokowi Pertimbangkan Perkarakan Jurkamnas Prabowo)
Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Tengku Zulkarnain, meralat isi ceramahnya terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Zulkarnain pernah menyebut, lewat RUU itu, pemerintah menyediakan kondom bagi remaja dan pemuda yang ingin berhubungan suami istri.
Melalui akun twitternya @ustadtengkuzul, ia meminta maaf dan mencabut pernyataanya. Setelah mencermati isi RUU PKS, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengaku tak menemukan pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah untuk remaja dan pemuda yang ingin berhubungan seksual.
"Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf karena mendapat masukan yang salah," ucap Zulkarnain melalui akun Twitter-nya, Selasa, 12 Maret 2019.
Dalam sebuah video, Zulkarnain sempat menyalahkan pemerintah soal RUU PKS. Ia menyebutkan pemerintah seolah melegalkan zina bila RUU PKS disahkan.
"Pasalnya mengerikan, ada satu pasal yang membuat saya menangis. Pelajar, mahasiswa, dan pemuda belum menikah yang ingin melakukan hubungan seksual maka pemerintah mesti menyediakan alat kontrasepsi untuk mereka," sebut Zulkarnain dalam ceramahnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Saya kira itu paralel juga misalnya dengan video atau gambar kondom yang disertakan dengan gambar Jokowi-Ma'ruf itu juga saya kira salah satu penyebabnya karena tuduhan bahwa Pak Jokowi menggunakan UU itu untuk melegalkan LGBT dan zina," kata Ace di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2019.
Ceramah Tengku Zulkarnain menuding pemerintah melegalisasi perzinaan melalui RUU PKS jelas bentuk kampanye hitam. Dasar ceramah inilah yang melegitimasi kelompok-kelompok lainnya berkampanye hitam dengan isu legalisasi zina dan LGBT.
Tengku Zulkarnain tidak cukup mengklarifikasi dan meminta maaf melalui media sosial. Melainkan perlu meminta maaf langsung kepada Presiden Joko Widodo.
"Saya kira ini salah satu di antara bentuk nyata dari kampanye hitam yang dasarnya salah satunya pidato atau dakwahnya seorang Tengku Zulkarnain. Menurut saya tak ada alasan untuk tidak minta maaf pada Pak Jokowi," jelas Ace.
(Baca juga: Kubu Jokowi Pertimbangkan Perkarakan Jurkamnas Prabowo)
Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Tengku Zulkarnain, meralat isi ceramahnya terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Zulkarnain pernah menyebut, lewat RUU itu, pemerintah menyediakan kondom bagi remaja dan pemuda yang ingin berhubungan suami istri.
Melalui akun twitternya @ustadtengkuzul, ia meminta maaf dan mencabut pernyataanya. Setelah mencermati isi RUU PKS, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengaku tak menemukan pasal penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah untuk remaja dan pemuda yang ingin berhubungan seksual.
"Dengan ini saya mencabut isi ceramah saya tentang hal tersebut. Dan meminta maaf karena mendapat masukan yang salah," ucap Zulkarnain melalui akun Twitter-nya, Selasa, 12 Maret 2019.
Dalam sebuah video, Zulkarnain sempat menyalahkan pemerintah soal RUU PKS. Ia menyebutkan pemerintah seolah melegalkan zina bila RUU PKS disahkan.
"Pasalnya mengerikan, ada satu pasal yang membuat saya menangis. Pelajar, mahasiswa, dan pemuda belum menikah yang ingin melakukan hubungan seksual maka pemerintah mesti menyediakan alat kontrasepsi untuk mereka," sebut Zulkarnain dalam ceramahnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
