KPU Berkiblat ke MK Soal Nasib OSO
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berpegangan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan perkara Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Namun, KPU belum memiliki keputusan resmi soal nasib OSO sebagai calon anggota DPD RI.
"Rapat pleno memutuskan kita tetap berpegang teguh kepada putusan MK," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Januari 2019.
KPU akan memutuskan masuk atau tidaknya OSO ke daftar calon tetap (DCT) anggota DPD sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu pada Rabu, 16 Januari 2019. Pasalnya, KPU memiliki tiga hari untuk memutuskan sejak menerima salinan putusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumat, 11 Januari 2019.
KPU mengisyaratkan akan mengakomodasi putusan Bawaslu yang meminta KPU memasukkan nama OSO ke dalam DCT. Syaratnya, OSO harus mundur sebagai ketua umum Hanura. "Kurang lebih begitu. Kalau kurang lebih (artinya) tidak baku," ucap dia.
Wahyu menjelaskan keputusan Bawaslu dan MK berbeda. MK, kata dia, memutuskan soal syarat pencalonan anggota DPD. OSO harus mundur dari partai politik sebelum menjadi anggota DPD. Sementara itu, keputusan Bawaslu dinilai terkait hasil pemilu. Pasalnya, Bawaslu memerintahkan OSO mundur bila terpilih menjadi anggota DPD.
"Kalau sudah terpilih itu hasil pemilu. Itu sudah hal berbeda," jelas dia.
OSO sempat memenangi gugataan atas aturan pelarangan pejabat struktural partai mencalonkan diri sebagai senator. Ia memenangi gugatan di Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
Sayangnya, nama OSO tak kunjung dimasukkan kembali ke DCT. OSO kemudian kembali memasukkan gugatan ke Bawaslu meski pernah ditolak.
Baca: Regulasi Hoaks Mendesak
Bawaslu menyatakan KPU melanggar administrasi dan harus memasukkan OSO. Namun, keputusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 melarang pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD berlaku pada Pemilu 2019.
Bawaslu juga menilai terpilihnya pengurus parpol menjadi anggota DPD bertentangan dengan hakikat DPD dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Bawaslu memerintahkan KPU menetapkan OSO sebagai calon terpilih apabila yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai pengurus parpol.
"Memerintahkan terlapor (KPU) menetapkan saudara Oesman Sapta sebagai calon terpilih Pemilu 2019 apabila mengundurkan diri sebagai pengurus parol paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota DPD," ucap Ketua Bawaslu Abhan, Rabu, 9 Januari 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Rapat pleno memutuskan kita tetap berpegang teguh kepada putusan MK," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Januari 2019.
KPU akan memutuskan masuk atau tidaknya OSO ke daftar calon tetap (DCT) anggota DPD sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu pada Rabu, 16 Januari 2019. Pasalnya, KPU memiliki tiga hari untuk memutuskan sejak menerima salinan putusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Jumat, 11 Januari 2019.
KPU mengisyaratkan akan mengakomodasi putusan Bawaslu yang meminta KPU memasukkan nama OSO ke dalam DCT. Syaratnya, OSO harus mundur sebagai ketua umum Hanura. "Kurang lebih begitu. Kalau kurang lebih (artinya) tidak baku," ucap dia.
Wahyu menjelaskan keputusan Bawaslu dan MK berbeda. MK, kata dia, memutuskan soal syarat pencalonan anggota DPD. OSO harus mundur dari partai politik sebelum menjadi anggota DPD. Sementara itu, keputusan Bawaslu dinilai terkait hasil pemilu. Pasalnya, Bawaslu memerintahkan OSO mundur bila terpilih menjadi anggota DPD.
"Kalau sudah terpilih itu hasil pemilu. Itu sudah hal berbeda," jelas dia.
OSO sempat memenangi gugataan atas aturan pelarangan pejabat struktural partai mencalonkan diri sebagai senator. Ia memenangi gugatan di Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
Sayangnya, nama OSO tak kunjung dimasukkan kembali ke DCT. OSO kemudian kembali memasukkan gugatan ke Bawaslu meski pernah ditolak.
Baca: Regulasi Hoaks Mendesak
Bawaslu menyatakan KPU melanggar administrasi dan harus memasukkan OSO. Namun, keputusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 melarang pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD berlaku pada Pemilu 2019.
Bawaslu juga menilai terpilihnya pengurus parpol menjadi anggota DPD bertentangan dengan hakikat DPD dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Bawaslu memerintahkan KPU menetapkan OSO sebagai calon terpilih apabila yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai pengurus parpol.
"Memerintahkan terlapor (KPU) menetapkan saudara Oesman Sapta sebagai calon terpilih Pemilu 2019 apabila mengundurkan diri sebagai pengurus parol paling lambat satu hari sebelum penetapan calon terpilih anggota DPD," ucap Ketua Bawaslu Abhan, Rabu, 9 Januari 2019.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
