Jakarta: Kepolisian mendorong agar regulasi terkait penyebaran hoaks atau berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial segera dibuat. Regulasi ini dinilai penting lantaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial semakin sulit dibendung.

Kepala Satgas Nusantara Irjen Polisi Gatot Edi Pramono menjelaskan usulan regulasi hoaks sudah dibahas dengan pemilik platform media sosial. Sebab, polisi maupun pemerintah tidak bisa sendiri menangani ini.

"Ini juga jadi tanggung jawab pemilik platform medsos. Saya sudah bicara soal ini kepada pemilik platform medsos," ungkap Gatot Edi dalam diskusi publik 'Pemilu, Hoax dan Penegakan Hukum' di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Gatot mencontohkan, di Jerman dan Malaysia sudah lebih dahulu memiliki regulasi hoaks di medsos. Dalam aturannya di dua negara itu, akun atau berita hoaks bisa dinonaktifkan pemilik platform medsos.

Baca: Pemilu Serentak 2019 Bakal Banyak Tantangan

Oleh karena itu, menurut dia regulasi tersebut harus diaplikasikan di Indonesia. Mengingat, penyebaran hoaks atau berita bohong dan ujaran kebencian sudah dalam tahap kronis.

"Sudah saatnya kita punya regulasi hoaks di medsos, Kita belum ada, padahal hoaks dan ujaran kebencian sudah sangat meresahkan," jelas dia.

Ia juga mengklaim, jelang Pemilu 2019, hoaks dan ujaran kebencian makin naik dalam beberapa bulan terakhir. Pencipta hoaks dan ujaran kebencian itu mulai dari akun asli, semi-anonymous, dan paling banyak anonymous.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((YDH))