Berkarya Berpatokan pada Akal Sehat
Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang. (Foto: MI/Galih Pradipta)
Jakarta: Partai Berkarya merespons isu gerakan inkonstitusional yang ditolak PAN dan Demokrat. Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyebut partainya menelaah setiap gerakan dengan akal sehat.
"Kalau dia aksi damai ya saya kira sah-sah saja, tapi kalau sudah merusak, mengadu domba, atau menghasut masyarakat saya kira itu salah," ujar Badaruddin kepada Medcom.id, Jumat, 17 Mei 2019.
Menurutnya, hingga saat ini gerakan semacam itu masih bersifat wacana. Tak ada imbauan tertulis maupun lisan. Kalau pun ada, sifatnya lebih ke imbauan pribadi.
Lebih lanjut ia mengakui banyak respons bermunculan dari tubuh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pro dan kontra pun tak terhindarkan menyikapi wacana tersebut.
"Kalau kami kan fokus ke Pileg, meski banyak teman berkarya yang berpartisipasi di BPN. Memang untuk mengawal turun ke jalan itu kan masing-masing, secara organisasi atau kepartaian. Kita belum ada keputusan untuk itu," beber dia.
Baca juga: Mantan Terpidana Teroris Ajak Masyarakat Menerima Hasil Pemilu
Lebih lanjut ia pribadi melihat wacana terkait people power atau gerakan inkobstitusional, sebagai sesuai yang personal. Semua pihak di BPN disebutnya punya maksud dan tujuan yang sama, yakni memenangkan Prabowo-Sandi.
"Cuma cara mengartikannya saja berbeda. Kita sih menghargai semua selama itu tujuannya NKRI sah-sah saja ini kan pesta demokrasi," tandas dia.
Partai Amanat Nasional (PAN) sebelumnya menegaskan tak akan terlibat dalam kegiatan yang melawan konstitusi. Penolakan kubu pendukung Prabowo-Sandi atas hasil pilpres yang saat ini masih dalam proses penghitungan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak tepat.
"Pak Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) berpesan bahwa kita harus menerima keputusan KPU pada 22 Mei, apa pun hasilnya. Kita harus move on sebagai bangsa," ujar Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
Baca juga: Setara: Jangan Mengglorifikasi 'People Power'
Bara mengatakan PAN berpegang dugaan kecurangan harus dibawa ke ranah hukum. Undang-undang menjadi pegangan utama.
"Itu adalah posisi PAN. Pak Zul adalah pemimpin utama kami. Jadi saya bisa katakan PAN tidak akan ikut gerakan yang justru akan membuat suasana resah dan membuat chaos. Apa pun itu namanya kami tidak akan terlibat," tegas Bara.
Belum lama ini, Demokrat menyuarakan hal serupa. Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberi arahan agar para kafer tak akan mengikuti cara-cara yang inkonstitusional.
“Berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh Amien Rais selalu kita dengar people power,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Kalau dia aksi damai ya saya kira sah-sah saja, tapi kalau sudah merusak, mengadu domba, atau menghasut masyarakat saya kira itu salah," ujar Badaruddin kepada Medcom.id, Jumat, 17 Mei 2019.
Menurutnya, hingga saat ini gerakan semacam itu masih bersifat wacana. Tak ada imbauan tertulis maupun lisan. Kalau pun ada, sifatnya lebih ke imbauan pribadi.
Lebih lanjut ia mengakui banyak respons bermunculan dari tubuh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pro dan kontra pun tak terhindarkan menyikapi wacana tersebut.
"Kalau kami kan fokus ke Pileg, meski banyak teman berkarya yang berpartisipasi di BPN. Memang untuk mengawal turun ke jalan itu kan masing-masing, secara organisasi atau kepartaian. Kita belum ada keputusan untuk itu," beber dia.
Baca juga: Mantan Terpidana Teroris Ajak Masyarakat Menerima Hasil Pemilu
Lebih lanjut ia pribadi melihat wacana terkait people power atau gerakan inkobstitusional, sebagai sesuai yang personal. Semua pihak di BPN disebutnya punya maksud dan tujuan yang sama, yakni memenangkan Prabowo-Sandi.
"Cuma cara mengartikannya saja berbeda. Kita sih menghargai semua selama itu tujuannya NKRI sah-sah saja ini kan pesta demokrasi," tandas dia.
Partai Amanat Nasional (PAN) sebelumnya menegaskan tak akan terlibat dalam kegiatan yang melawan konstitusi. Penolakan kubu pendukung Prabowo-Sandi atas hasil pilpres yang saat ini masih dalam proses penghitungan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak tepat.
"Pak Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) berpesan bahwa kita harus menerima keputusan KPU pada 22 Mei, apa pun hasilnya. Kita harus move on sebagai bangsa," ujar Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.
Baca juga: Setara: Jangan Mengglorifikasi 'People Power'
Bara mengatakan PAN berpegang dugaan kecurangan harus dibawa ke ranah hukum. Undang-undang menjadi pegangan utama.
"Itu adalah posisi PAN. Pak Zul adalah pemimpin utama kami. Jadi saya bisa katakan PAN tidak akan ikut gerakan yang justru akan membuat suasana resah dan membuat chaos. Apa pun itu namanya kami tidak akan terlibat," tegas Bara.
Belum lama ini, Demokrat menyuarakan hal serupa. Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberi arahan agar para kafer tak akan mengikuti cara-cara yang inkonstitusional.
“Berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh Amien Rais selalu kita dengar people power,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
