Setara: Jangan Mengglorifikasi 'People Power'
Massa Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan & Kebenaran (GERAK) menggelar unjukrasa di depan Gedung Bawaslu RI, Jakarta. (Foto: MI/Bary Fathahillah)
Jakarta: Direktur Riset Setara Institute Halili menegaskan semua orang berhak menyatakan ketidakpuasan pada hasil pemilu. Namun tidak dengan cara mendelegitimasi negara, pemerintah, dan demokrasi.
"Jangan juga mengglorifikasi demo ketidakpuasan itu dengan people power," kata Halili kepada Medcom.id, Jumat, 17 Mei 2019.
Dia menilai people power tidak lagi relevan dilakukan. Sistem Pemilu Indonesia semakin mapan, baik kelembagaan maupun kapasitas penyelenggaranya.
Dia menilai warga Indonesia lebih dewasa berpikir dan menyikapi pemilu. Hal ini, kata Halili, juga harus diimbangi elite politik yang matang bersikap.
"Jangan menarik mundur peradaban publik dan politik hanya demi kepentingan politik segelintir elite," ujar dosen pendidikan kewarganegaraan dan hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta itu.
Apalagi, sudah ada koridor hukum yang ditentukan, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Jika ada kecurangan pelaksanaan pemilu, ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP).
Baca juga: BPN Prabowo-Sandi: People Power Konstitusional
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengeklaim people power sesuai konstitusi. Mereka menganggap orang yang mencegah people power justru melanggar konstitusi.
"Itu konstitusional, orang demokrasi menyampaikan pendapat," tegas juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzhar Simanjuntak, di Posko Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2019.
Menurut dia, people power bukan 'hantu' yang harus ditakuti karena konstitusional. Tindakan yang inkonstitusinal ialah mengubah dasar negara dan bertindak anarkistis.
"Kalau people power itu damai dan konstitusional," ujar dia.
Dia menilai polisi bisa melanggar konstitusi bila berusaha menghalangi orang berkumpul secara damai. Hal itu bahkan dianggap sebagai tindakan makar terhadap hukum.
"Undang-Undang Dasar kita mengakomodasi kebebasan berpendapat dan berserikat," ucap Dahnil.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Jangan juga mengglorifikasi demo ketidakpuasan itu dengan people power," kata Halili kepada Medcom.id, Jumat, 17 Mei 2019.
Dia menilai people power tidak lagi relevan dilakukan. Sistem Pemilu Indonesia semakin mapan, baik kelembagaan maupun kapasitas penyelenggaranya.
Dia menilai warga Indonesia lebih dewasa berpikir dan menyikapi pemilu. Hal ini, kata Halili, juga harus diimbangi elite politik yang matang bersikap.
"Jangan menarik mundur peradaban publik dan politik hanya demi kepentingan politik segelintir elite," ujar dosen pendidikan kewarganegaraan dan hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta itu.
Apalagi, sudah ada koridor hukum yang ditentukan, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Jika ada kecurangan pelaksanaan pemilu, ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP).
Baca juga: BPN Prabowo-Sandi: People Power Konstitusional
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengeklaim people power sesuai konstitusi. Mereka menganggap orang yang mencegah people power justru melanggar konstitusi.
"Itu konstitusional, orang demokrasi menyampaikan pendapat," tegas juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzhar Simanjuntak, di Posko Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2019.
Menurut dia, people power bukan 'hantu' yang harus ditakuti karena konstitusional. Tindakan yang inkonstitusinal ialah mengubah dasar negara dan bertindak anarkistis.
"Kalau people power itu damai dan konstitusional," ujar dia.
Dia menilai polisi bisa melanggar konstitusi bila berusaha menghalangi orang berkumpul secara damai. Hal itu bahkan dianggap sebagai tindakan makar terhadap hukum.
"Undang-Undang Dasar kita mengakomodasi kebebasan berpendapat dan berserikat," ucap Dahnil.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
