Pemprov DKI Mengaku Tak Teliti Undang HTI
Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Jakarta: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta membatalkan rapat pembahasan konten poster anti kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sedianya, rapat dilaksanakan hari ini, Jumat, 14 Juni 2019 di gedung DPPAPP, Jakarta Pusat.
Rapat dibatalkan lantaran Pemprov DKI mengundang organisasi terlarang yang kini telah dibubarkan, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kepala DPPAP Provinsi DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, mengaku keliru menentukan peserta rapat.
“Kami akui ada kesalahan,” kata Tuty melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.
Mulanya, DPPAPP Provinsi DKI Jakarta berencana mengadakan rapat untuk membahas perlindungan terhadap anak dan perempuan. DPPAPP turut mengundang Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak.
Dalam daftar undangan yang diterima Medcom.id, ada sekitar 20 undangan yang terdiri dari lembaga pemerintahan, LSM, hingga komunitas. Salah satu yang diundang Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis.
(Baca juga: Pemprov DKI Batalkan Rapat yang Undang HTI)
“Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan pendapat lengkap tentang perempuan dan anak,” tambah Tuty.
Mantan Kepala Bappeda DKI ini mengaku tak teliti. Ia paham HTI telah ditentang oleh pemerintah.
“Saya juga tidak melihat daftar lengkap undangan saat diumumkan. Sebab, sudah melalui pemeriksaan Plt. Kabid dan Sekretaris Dinas, ”ucapnya.
Tuty menegaskan HTI telah dihapus dari daftar undangan. Dia bersedia menerima atau menjatuhkan hukuman bila dinyatakan salah.
"Kami juga akan melakukan pemeriksaan internal untuk menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang diperlukan untuk semua yang terlibat dalam pembuatan undangan. Selama pemeriksaan, penyusun undangan akan dibebastugaskan," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
Rapat dibatalkan lantaran Pemprov DKI mengundang organisasi terlarang yang kini telah dibubarkan, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kepala DPPAP Provinsi DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, mengaku keliru menentukan peserta rapat.
“Kami akui ada kesalahan,” kata Tuty melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.
Mulanya, DPPAPP Provinsi DKI Jakarta berencana mengadakan rapat untuk membahas perlindungan terhadap anak dan perempuan. DPPAPP turut mengundang Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak.
Dalam daftar undangan yang diterima Medcom.id, ada sekitar 20 undangan yang terdiri dari lembaga pemerintahan, LSM, hingga komunitas. Salah satu yang diundang Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis.
(Baca juga: Pemprov DKI Batalkan Rapat yang Undang HTI)
“Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan pendapat lengkap tentang perempuan dan anak,” tambah Tuty.
Mantan Kepala Bappeda DKI ini mengaku tak teliti. Ia paham HTI telah ditentang oleh pemerintah.
“Saya juga tidak melihat daftar lengkap undangan saat diumumkan. Sebab, sudah melalui pemeriksaan Plt. Kabid dan Sekretaris Dinas, ”ucapnya.
Tuty menegaskan HTI telah dihapus dari daftar undangan. Dia bersedia menerima atau menjatuhkan hukuman bila dinyatakan salah.
"Kami juga akan melakukan pemeriksaan internal untuk menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang diperlukan untuk semua yang terlibat dalam pembuatan undangan. Selama pemeriksaan, penyusun undangan akan dibebastugaskan," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
