Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

Pemprov DKI Batalkan Rapat yang Undang HTI

Nasional pemprov dki pembubaran hti
Nur Azizah • 13 Juni 2019 20:24
Jakarta: Pemprov DKI Jakarta membatalkan rapat pembahasan konten poster anti kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sedianya, rapat akan berlangsung besok, Jumat, 14 Juni 2019 di Gedung Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).
 
Rapat dibatalkan lantaran undangan yang diterbitkan terlanjur viral. Dalam undangan itu tercantum lembaga Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis.
 
"Setelah kami lakukan komunikasi langsung dengan Bapak Hendri Novrizal selaku Pelaksana tugas (Plt) Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lDikarenakan adanya yang mengkritisi terkait dua organisasi terundang tersebut, maka kami membatalkan rapat," kata Plt Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam undangan yang diterima Medcom.id ada sekitar 20 terdiri dari sejumlah lembaga pemerintahan, LSM, dan komunitas yang diundang. Beberapa diantaranya ialah Komnas Perempuan, Save The Children, Komisi Perlindungan Anak, dan beberapa lembaga lainnya.
 
Namun, belum diketahui alasan Pemprov DKI mengundang HTI. Medcom.id sempat mencoba menghubungi Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusumawati berulang kali namun tak mendapat jawaban.
 
Pemprov DKI Batalkan Rapat yang Undang HTI
Undangan yang mencantumkanlembaga Muslimah HTI dan Indonesia Tanpa Feminis. (Foto: Istimewa)
 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan setelah pemerintah mencabut Surat Keputusan Badan Hukumnya pada 19 Juli 2017. Polri menyatakan bakal menindak tegas orang atau sekelompok orang yang berunjuk rasa mengatasnamakan HTI.
 
Anggota HTI pun dilarang membuat acara dalam bentuk apa pun. Dia juga memastikan akan membubarkan organisasi lain yang masih berideologi sama dengan HTI.
 
Kemenkumham menyatakan membubarkan HTI dilakukan karena ormas ini mengingkari Pancasila dan NKRI. "Mereka (HTI) mengingkari AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) sendiri. Itu salah satu pertimbangan kami mencabut SK Badan Hukum HTI," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris, Rabu 19 Juli 2017.
 
Freddy tak memungkiri di AD/ART HTI tercantum Pancasila sebagai ideologi. Namun, dalam praktik keseharian, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan tak berjiwa NKRI.
 

(EKO)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif