Besok MK Registrasi Permohonan Gugatan Prabowo-Sandi
Ketua MK Anwar Usman. (Foto: Medcom.id/Fachri Audia Hafiez)
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) akan meregistrasi permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Selasa, 11 Juni 2019. MK menyatakan siap menangani permohonan gugatan yang diajukan tim hukum capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Besok mulai diregistrasi. Persiapan kami 100 persen," ujar Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2019.
Anwar mengatakan, semua persiapan telah dilakukan semua elemen MK. Ia juga memastikan sembilan hakim MK akan tampil prima guna menangani sidang sengketa pilpres.
MK akan menggelar sidang pendahuluan PHPU Pilpres pada Jumat, 14 Juni 2019. MK akan memutus perkara pilpres tersebut pada 28 Juni 2019.
"Kan 14 hari harus sudah selesai sejak diregister, jadi kami harus segar bugar. Kalau persiapan khusus terkait hal-hal yang regulasi dan sebagainya, sudah siap," ucap Anwar.
Baca juga: Ketua MK: Intervensi Tidak Ada Artinya
MK akan meregistrasi permohonan peserta pilpres yang mengajukan gagasan gugatan pada 11 Juni 2019. Pada tanggal tersebut dilakukan penyampaian akta registrasi perkara konstitusi kepada pemohon, penyampaian salinan permohonan kepada termohon dan pemberitahuan hari sidang pertama.
Kemudian pada 14 Juni 2019, MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan. Agenda ini dikenal dengan sidang pendahuluan.
Selanjutnya pada 17 hingga 21 Juni 2019 MK akan melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Pada 24 sampai 27 Juni 2019 diagendakan sidang terakhir dan rapat musyawarah hakim.
MK secara resmi membacakan sidang putusan pilpres pada 28 Juni 2019. Hingga 2 Juli 2019 MK akan menyerahkan salinan putusan.
Baca juga: Pertimbangan MK Memutus Sengketa Pemilu
Sementara untuk pileg, MK baru meregistrasi pada 1 Juli 2019. Pileg ditargetkan tuntas pada 9 Agustus 2019.
Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul. Jokowi-Ma'ruf memperoleh 85.607.362 (55,50%) suara sementara rivalnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 68.650.239 (44,50%) suara. Selisih suara kedua paslon sebanyak 16.957.123 suara atau 11 persen.
Namun, Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi suara tersebut. Kubu 02 mendaftarkan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2019 ke MK. BPN bermodalkan 51 alat bukti menggugat hasil pilpres.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Besok mulai diregistrasi. Persiapan kami 100 persen," ujar Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2019.
Anwar mengatakan, semua persiapan telah dilakukan semua elemen MK. Ia juga memastikan sembilan hakim MK akan tampil prima guna menangani sidang sengketa pilpres.
MK akan menggelar sidang pendahuluan PHPU Pilpres pada Jumat, 14 Juni 2019. MK akan memutus perkara pilpres tersebut pada 28 Juni 2019.
"Kan 14 hari harus sudah selesai sejak diregister, jadi kami harus segar bugar. Kalau persiapan khusus terkait hal-hal yang regulasi dan sebagainya, sudah siap," ucap Anwar.
Baca juga: Ketua MK: Intervensi Tidak Ada Artinya
MK akan meregistrasi permohonan peserta pilpres yang mengajukan gagasan gugatan pada 11 Juni 2019. Pada tanggal tersebut dilakukan penyampaian akta registrasi perkara konstitusi kepada pemohon, penyampaian salinan permohonan kepada termohon dan pemberitahuan hari sidang pertama.
Kemudian pada 14 Juni 2019, MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan. Agenda ini dikenal dengan sidang pendahuluan.
Selanjutnya pada 17 hingga 21 Juni 2019 MK akan melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Pada 24 sampai 27 Juni 2019 diagendakan sidang terakhir dan rapat musyawarah hakim.
MK secara resmi membacakan sidang putusan pilpres pada 28 Juni 2019. Hingga 2 Juli 2019 MK akan menyerahkan salinan putusan.
Baca juga: Pertimbangan MK Memutus Sengketa Pemilu
Sementara untuk pileg, MK baru meregistrasi pada 1 Juli 2019. Pileg ditargetkan tuntas pada 9 Agustus 2019.
Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional perolehan suara Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul. Jokowi-Ma'ruf memperoleh 85.607.362 (55,50%) suara sementara rivalnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 68.650.239 (44,50%) suara. Selisih suara kedua paslon sebanyak 16.957.123 suara atau 11 persen.
Namun, Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi suara tersebut. Kubu 02 mendaftarkan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2019 ke MK. BPN bermodalkan 51 alat bukti menggugat hasil pilpres.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
