Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. (Foto: MI/Pius Erlangga)
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. (Foto: MI/Pius Erlangga)

Pertimbangan MK Memutus Sengketa Pemilu

Pemilu pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Fachri Audhia Hafiez • 10 Juni 2019 15:56
Jakarta: Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengungkapkan pertimbangan para hakim dalam memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres). Anwar mengatakan hal itu akan terjawab saat persidangan.
 
"Apa yang disuguhkan, apa yang terjadi di sidang, itulah yang dijadikan dasar pertimbangan MK untuk membuat keputusan," ujar Anwar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2019.
 
Anwar menegaskan, ia bersama delapan hakim MK lainnya akan meneliti berbagai alat bukti yang diajukan oleh pemohon maupun keterangan saksi atau ahli. Elemen itu yang akan dipertimbangkan para hakim dalam memutus perkara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(Alat bukti) akan kami jadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan untuk pemohon, KPU, maupun pihak terkait," ucap Anwar.
 
Anwar meminta awak media turut mengawal rangkaian sidang PHPU Pilpres maupun Pileg. Hal ini agar masyarakat dapat melihat dan menilai sidang secara utuh.
 
"Kepada media tolong nanti kami diperhatikan, disampaikan kepada masyarakat. Sidang terbuka untuk umum, terbuka. Biar masyarakat juga lihat nanti," ujar Anwar.
 
Baca juga:Hakim MK Dikawal Ekstra
 
MK akan mulai meregistrasi permohonan peserta pilpres yang mengajukan gugatan pada 11 Juni 2019. Pada tanggal tersebut dilakukan penyampaian akta registrasi perkara konstitusi kepada pemohon, penyampaian salinan permohonan kepada termohon, dan pemberitahuan hari sidang pertama.
 
Kemudian pada 14 Juni 2019, MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan. Agenda ini dikenal dengan sidang pendahuluan.
 
Selanjutnya pada 17 hingga 21 Juni 2019 MK akan melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Pada 24 sampai 27 Juni 2019 diagendakan sidang terakhir dan rapat musyawarah hakim.
 
MK secara resmi membacakan sidang putusan pilpres pada 28 Juni 2019. Hingga 2 Juli 2019 MK akan menyerahkan salinan putusan.
 
Sementara untuk pileg, MK baru meregistrasi pada 1 Juli 2019. Pileg ditargetkan tuntas pada 9 Agustus 2019.
 
Baca juga:Sengketa Pilpres Ditangani Seluruh Hakim MK
 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif