Pelaku People Power Bisa Ditindak Bila Terindikasi Makar
Kapolri Jenderal Tito Karnavian--Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Jakarta: Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan mobilisasi massa dalam jumlah besar atau yang ramai diistilahkan dengan people power harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Bila tidak, pelaku people power bakal berpotensi melanggar aturan.
"Apalagi sudah ada bahasa-bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu Pasal 107 KUHP jelas dan tegas," kata Tito dalam rapat evaluasi Pemilu Serentak bersama DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.
Pasal 107 KUHP diketahui mengatur perbuatan tindak pidana makar. Pasal ini diterapkan bagi mereka yang jelas-jelas ingin menggulingkan pemerintahan yang sah.
"Ini adalah Undang-undang dibuat oleh rakyat. Bahasanya jelas yakni perbuatan yang bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah adalah perbuatan makar dan ada ancaman pidananya," beber Tito.
Tito menegaskan, aparat keamanan berhak melakukan langkah-langkah hukum manakala aksi sudah mengarah kepada provokasi atau menghasut masyakarat, agar melakukan tindak pidana. Provokator juga dapat dijerat pidana mengacu UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14 dan 15.
"Misalnya, mengatakan ada kecurangan, tapi buktinya tak jelas sehingga terjadi keonaran dan masyarakat terprovokasi untuk ribut," ujarnya.
Tito meyakini, people power yang sesungguhnya adalah pada hari pencoblosan 17 April 2019. Sebab, kala itu seluruh masyarakat di Indonesia yang punya hak pilih serempak menggunakan suaranya guna mencari pemimpin.
"Jadi kalau nanti ada pengumpulan massa yg lainnya dan jauh kurang dari itu, saya kira itu lebih kecil dibanding people power yang 153 juta lebih," ungkapnya.
Baca: People Power Merugikan Masyarakat
Tito pun menjelaskan, rencana people power harus menggunakan mekanisme unjuk rasa yang diatur dalam peraturan Kapolri (Perkap). Ada batasan-batasan yang tak boleh masuk dalam aksi unjuk rasa itu. "Misalnya melawan pemerintah, menggunakan kekerasan."
Tito mengatakan Perkap juga mengatur secara rinci bentuk koordinasi yang harus dilakukan saat aksi unjuk rasa. Aksi yang digelar di tempat terbuka tidak boleh melewati batas waktu yakni pukul 18.00 WIB. Bila melewati tenggat waktu yang sudah ditentukan, polisi berhak membubarkan aksi.
Panitia aksi unjuk rasa juga harus mengirimkan surat pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum ke Polri. Setelah itu, Polri akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan itu.
Sebelum itu, polisi juga akan berkoordinasi dengan beberapa.orang penanggungjawab aksi. Polisi akan memetakan terkait lokasi, waktu, dan penanggung jawab.
"Kalau enggak dipenuhi maka tidak dikeluarkan surat tanda terima. Kalau kumpul, dibubarkan, kalau melawan kita lakukan sesuai SOP (standar operasional prosedur) dari soft sampai yang paling keras tergantung nanti, proporsional," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"Apalagi sudah ada bahasa-bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu Pasal 107 KUHP jelas dan tegas," kata Tito dalam rapat evaluasi Pemilu Serentak bersama DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.
Pasal 107 KUHP diketahui mengatur perbuatan tindak pidana makar. Pasal ini diterapkan bagi mereka yang jelas-jelas ingin menggulingkan pemerintahan yang sah.
"Ini adalah Undang-undang dibuat oleh rakyat. Bahasanya jelas yakni perbuatan yang bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah adalah perbuatan makar dan ada ancaman pidananya," beber Tito.
Tito menegaskan, aparat keamanan berhak melakukan langkah-langkah hukum manakala aksi sudah mengarah kepada provokasi atau menghasut masyakarat, agar melakukan tindak pidana. Provokator juga dapat dijerat pidana mengacu UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14 dan 15.
"Misalnya, mengatakan ada kecurangan, tapi buktinya tak jelas sehingga terjadi keonaran dan masyarakat terprovokasi untuk ribut," ujarnya.
Tito meyakini, people power yang sesungguhnya adalah pada hari pencoblosan 17 April 2019. Sebab, kala itu seluruh masyarakat di Indonesia yang punya hak pilih serempak menggunakan suaranya guna mencari pemimpin.
"Jadi kalau nanti ada pengumpulan massa yg lainnya dan jauh kurang dari itu, saya kira itu lebih kecil dibanding people power yang 153 juta lebih," ungkapnya.
Baca: People Power Merugikan Masyarakat
Tito pun menjelaskan, rencana people power harus menggunakan mekanisme unjuk rasa yang diatur dalam peraturan Kapolri (Perkap). Ada batasan-batasan yang tak boleh masuk dalam aksi unjuk rasa itu. "Misalnya melawan pemerintah, menggunakan kekerasan."
Tito mengatakan Perkap juga mengatur secara rinci bentuk koordinasi yang harus dilakukan saat aksi unjuk rasa. Aksi yang digelar di tempat terbuka tidak boleh melewati batas waktu yakni pukul 18.00 WIB. Bila melewati tenggat waktu yang sudah ditentukan, polisi berhak membubarkan aksi.
Panitia aksi unjuk rasa juga harus mengirimkan surat pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum ke Polri. Setelah itu, Polri akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan itu.
Sebelum itu, polisi juga akan berkoordinasi dengan beberapa.orang penanggungjawab aksi. Polisi akan memetakan terkait lokasi, waktu, dan penanggung jawab.
"Kalau enggak dipenuhi maka tidak dikeluarkan surat tanda terima. Kalau kumpul, dibubarkan, kalau melawan kita lakukan sesuai SOP (standar operasional prosedur) dari soft sampai yang paling keras tergantung nanti, proporsional," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
