Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Gerindra
Ilustrasi sidang sengketa Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: MI/Pius Erlangga)
Jakarta: Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegur kuasa hukum Partai Gerindra dalam sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif yang diajukan Partai Golkar di daerah pemilihan (dapil) Jakarta III. Gerindra, selaku pihak terkait, dinilai tak memberikan keterangan sesuai konteks perkara yang dipersoalkan Golkar.
"Sebentar, anda itu di sini pihak terkait, menanggapi permohonan perkara 174 tapi kenapa anda berbicara masalah permohonan 160. Itu yang jadi masalah," kata Arief di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.
Dalam perkara ini, Golkar mempersoalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Golkar memperoleh 80.414 suara. Golkar mengklaim seharusnya perolehan yang benar Partai Golkar mendapat 135.628 suara.
Namun dalam keteranganya selaku pihak terkait, Gerindra malah mempersoalkan penyusutan suara miliknya. Partai pimpinan Prabowo Subianto itu mengklaim seharusnya di dapil DKI III memperoleh 373.687 suara, sementara penetapan KPU menyebut Partai Gerindra mendapatkan 344.137 suara.
Baca juga: MK Dinilai Tak Berwenang Periksa PHPU Legislatif Malaysia
Gerindra juga menyebut adanya penyusutan sekitar 4.158 suara untuk calon legislatif atas nama Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto. Penyusutan suara ini dinilai Gerindra menyebabkan Rahayu tak berhasil melenggang ke Senayan.
Arief berpendapat keterangan Gerindra itu tidak nyambung karena tak berkaitan dengan persoalan yang didalilkan Partai Golkar. Apalagi keterangan yang diberikan Gerindra sebetulnya sudah diajukan dalam permohonan PHPU lain, yaitu perkara nomor 160.
Sebagai pihak terkait, lanjut Arief, Gerindra seharusnya hanya memberikan keterangan apakah jawaban KPU benar atau tidak. Bukan mempersoalkan perkara lain.
Arief juga merasa bingung lantaran Gerindra membenarkan jawaban KPU terhadap gugatan Golkar, namun di saat yang bersamaan, Gerindra juga mempersoalkan penetapan hasil perolehan suara yang dikeluarkan KPU.
Baca juga: Permohonan Partai Golkar Dipersoalkan Karena Salah Tulis Nama Ketum
"Sebetulnya dalam proses PHPU, itu pemohon (Golkar) berhadapan dengan termohon (KPU). Sedangkan pihak terkait (Gerindra) hanya memberikan keterangan. Keteranganya termohon itu benar atau salah itu saja. Tapi ini malah mempersoalkan persoalanya sendiri. Kan ini jadi lucu konstruksinya," kata Arief.
Menanggapi hal itu, kuasa hukum Gerindra, Sutejo Sapto menjelaskan pihaknya menyetujui jawaban KPU dalam konteks eksepsi dalam permohonan yang diajukan Partai Golkar. Namun di sisi lain, dia juga mengakui KPU melakukan kesalahan dalam merekap perolehan suara di dapil DKI III.
"Makanya kami ajukan ini, nanti Mahkamah yang menilai," ujar Sutejo.
"Ya nanti akan kami nilai," pungkas Arief.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Sebentar, anda itu di sini pihak terkait, menanggapi permohonan perkara 174 tapi kenapa anda berbicara masalah permohonan 160. Itu yang jadi masalah," kata Arief di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.
Dalam perkara ini, Golkar mempersoalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Golkar memperoleh 80.414 suara. Golkar mengklaim seharusnya perolehan yang benar Partai Golkar mendapat 135.628 suara.
Namun dalam keteranganya selaku pihak terkait, Gerindra malah mempersoalkan penyusutan suara miliknya. Partai pimpinan Prabowo Subianto itu mengklaim seharusnya di dapil DKI III memperoleh 373.687 suara, sementara penetapan KPU menyebut Partai Gerindra mendapatkan 344.137 suara.
Baca juga: MK Dinilai Tak Berwenang Periksa PHPU Legislatif Malaysia
Gerindra juga menyebut adanya penyusutan sekitar 4.158 suara untuk calon legislatif atas nama Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto. Penyusutan suara ini dinilai Gerindra menyebabkan Rahayu tak berhasil melenggang ke Senayan.
Arief berpendapat keterangan Gerindra itu tidak nyambung karena tak berkaitan dengan persoalan yang didalilkan Partai Golkar. Apalagi keterangan yang diberikan Gerindra sebetulnya sudah diajukan dalam permohonan PHPU lain, yaitu perkara nomor 160.
Sebagai pihak terkait, lanjut Arief, Gerindra seharusnya hanya memberikan keterangan apakah jawaban KPU benar atau tidak. Bukan mempersoalkan perkara lain.
Arief juga merasa bingung lantaran Gerindra membenarkan jawaban KPU terhadap gugatan Golkar, namun di saat yang bersamaan, Gerindra juga mempersoalkan penetapan hasil perolehan suara yang dikeluarkan KPU.
Baca juga: Permohonan Partai Golkar Dipersoalkan Karena Salah Tulis Nama Ketum
"Sebetulnya dalam proses PHPU, itu pemohon (Golkar) berhadapan dengan termohon (KPU). Sedangkan pihak terkait (Gerindra) hanya memberikan keterangan. Keteranganya termohon itu benar atau salah itu saja. Tapi ini malah mempersoalkan persoalanya sendiri. Kan ini jadi lucu konstruksinya," kata Arief.
Menanggapi hal itu, kuasa hukum Gerindra, Sutejo Sapto menjelaskan pihaknya menyetujui jawaban KPU dalam konteks eksepsi dalam permohonan yang diajukan Partai Golkar. Namun di sisi lain, dia juga mengakui KPU melakukan kesalahan dalam merekap perolehan suara di dapil DKI III.
"Makanya kami ajukan ini, nanti Mahkamah yang menilai," ujar Sutejo.
"Ya nanti akan kami nilai," pungkas Arief.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
