Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan penghitungan surat suara ulang (PSSU) dan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif. 

"Saya sedang koordinasi sama mereka (KPU daerah). Kita mau bikin jadwalnya kapan, bagaimana, di mana," kata Ketua KPU Arief Budiman ketika dikonfirmasi, Minggu, 11 Agustus 2019. 

Arief mengingatkan jajaran di daerah memperhatikan putusan MK. Tindak lanjut putusan PHPU harus dilaksanakan sesuai yang diperintahkan mahkamah dalam amar putusan. 

KPU harus menyiapkan sejumlah hal mempersiapkan PSSU. Seperti petugas yang akan melakukan penghitungan ulang.

Baca: Gugatan Pileg yang Dikabulkan Menurun

"Ada mekanisme yang harus ditempuh dalam Peraturan KPU (PKPU) itu, siapa yang membuka, disaksikan siapa, siapa yang merekap, lalu ditetapkanya oleh siapa, kapan," ujar Arief. 

Mahkamah Konstitusi (MK) selesai memutus 250 sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019. Dari 250 perkara, hanya 12 yang dikabulkan. 

Satu daerah diminta menggelar PSU yakni Sulawesi Tengah. Kemudian PSSU di Kabupaten Bintan, Surabaya, Trenggalek, Kalimantan Barat, Pegunungan Arfak, Papua, Aceh, Sumatera Utara, dan Bekasi.

KPU juga merekrut ulang petugasnya di daerah yang akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU). Hal ini untuk mencegah kembali terjadinya kesalahan. KPU sudah menyiapkan skema PSU dan PSSU. Dia menjamin semua akan berjalan transparan, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi.



Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DRI))