Permohonan Partai Golkar Dipersoalkan Karena Salah Tulis Nama Ketum
Ilustrasi sidang pileg di MK - Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
Jakarta: Partai Gerindra mempersoalkan salah ketik nama dalam surat kuasa legal standing pemohon untuk gugatan perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif Partai Golkar untuk daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III. Dalam surat kuasa, nama Ketua Umum Airlangga Hartarto salah penulisan.
"Ada sedikit tambahan dari kami soal legal standing pemohon yang intinya di situ disebutkan nama Airlangga Hartanto padahal kita tahu Ketum Golkar itu Airlangga Hartarto," ujar kuasa hukum Gerindra, Sutejo Sapto di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.
Golkar menggugat perolehan suara di dapil DKI Jakarta III. KPU menetapkan partai berlambang pohon beringin itu mendapat 80.414 suara. Partai Golkar mengklaim mendapat 135.628 suara.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai gugatan tak beralasan menurut hukum. "Dalam positanya, pemohon sama sekali tidak menguraikan dari mana hasil penghitungan suara yang dilakukan pemohon berasal. Pemohon tidak menguraikan perolehan suaranya baik pada tingkat kecamatan, kelurahan, ataupun TPS," kata kuasa hukum KPU, Arif Effendi
(Baca juga: KPU Nilai Permohonan Gerindra Bersifat Asumsi)
KPU menilai Golkar hanya menguraikan perolehan suara untuk semua partai politik pada masing-masing kelurahan di setiap kecamatan tanpa menguraikan berapa perolehan suara untuk pemohon. Sehingga, tak bisa diketahui perolehan suara masing-masing partai untuk setiap keluarahan pada setiap kecamatan.
MK hari ini menggelar 56 perkara PHPU legislatif. Agenda sidang masih mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon.
Selain pihak termohon, majelis hakim juga memberikan kesempatan pihak terkait untuk menyampaikan keterangan. Dalam perkara PHPU pileg pihak terkait yaitu partai politik dan caleg yang suara atau kursinya berpengaruh dari gugatan pemohon.
Sementara Bawaslu akan memberikan keterangan terkait temuan selama masa kampanye hingga pemilu berlangsung yang masuk sebagai laporan ke Bawaslu. Di persidangan ini, hakim juga akan mengesahkan alat bukti yang dibawa oleh tiga pihak tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Ada sedikit tambahan dari kami soal legal standing pemohon yang intinya di situ disebutkan nama Airlangga Hartanto padahal kita tahu Ketum Golkar itu Airlangga Hartarto," ujar kuasa hukum Gerindra, Sutejo Sapto di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.
Golkar menggugat perolehan suara di dapil DKI Jakarta III. KPU menetapkan partai berlambang pohon beringin itu mendapat 80.414 suara. Partai Golkar mengklaim mendapat 135.628 suara.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai gugatan tak beralasan menurut hukum. "Dalam positanya, pemohon sama sekali tidak menguraikan dari mana hasil penghitungan suara yang dilakukan pemohon berasal. Pemohon tidak menguraikan perolehan suaranya baik pada tingkat kecamatan, kelurahan, ataupun TPS," kata kuasa hukum KPU, Arif Effendi
(Baca juga: KPU Nilai Permohonan Gerindra Bersifat Asumsi)
KPU menilai Golkar hanya menguraikan perolehan suara untuk semua partai politik pada masing-masing kelurahan di setiap kecamatan tanpa menguraikan berapa perolehan suara untuk pemohon. Sehingga, tak bisa diketahui perolehan suara masing-masing partai untuk setiap keluarahan pada setiap kecamatan.
MK hari ini menggelar 56 perkara PHPU legislatif. Agenda sidang masih mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon.
Selain pihak termohon, majelis hakim juga memberikan kesempatan pihak terkait untuk menyampaikan keterangan. Dalam perkara PHPU pileg pihak terkait yaitu partai politik dan caleg yang suara atau kursinya berpengaruh dari gugatan pemohon.
Sementara Bawaslu akan memberikan keterangan terkait temuan selama masa kampanye hingga pemilu berlangsung yang masuk sebagai laporan ke Bawaslu. Di persidangan ini, hakim juga akan mengesahkan alat bukti yang dibawa oleh tiga pihak tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
