Jakarta: Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Absar Kartabrata menilai gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Legislatif 2019 yang diajukan Partai Gerindra hanya asumsi. Pasalnya, kebanyakan permohonan bersifat kualitatif.

"Asumsi-asumsi masalahnya. Pelanggaran legislatif termasuk Bawaslu, itu kualitatif," ujar Absar pada Medcom.id di Mahkamah Konstitusi, Senin, 15 Juli 2019.

Gerindra mengajukan permohonan sengketa hasil Pileg 2019 untuk menyelesaikan rebutan kursi DPR antara dua caleg di daerah pemilihan Jawa Timur I.

Ia menjelaskan ada dua jenis isu permohonan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Permohonan kualitatif berkaitan dengan kompetensi, legal standing, dan tenggat waktu. Umumnya, masalah yang dihadapi adalah terkait tenggat waktu.

(Baca juga: Hakim MK Pertanyakan Keseriusan Gugatan PAN Kalbar)

"Permohonan pertama diajukan, kemudian ditambahkan dengan dapil. Itu tak boleh. Kita ajukan keberatan." ia mencontohkan.

Untuk hari ini, ia menambahkan, KPU mengajukan dua keberatan terkait tenggat waktu permohonan dan sudah mengajukan eksepsi. Salah satunya dalam kasus Jatim 1 yang melebihi waktu yang ditentukan yaitu 3x24 jam.

Sementara, bukti kuantitatif cenderung lebih mudah disiapkan karena sifatnya dokumen dengan proses berjenjang versi KPU dan pemohon. Misalnya C1, DA, DB, dan DC. Sejauh ini, Absar merasa KPU sudah menyiapkan segala jawaban dalam sidang dengan baik. 


Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))