Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meragukan keseriusan tim kuasa hukum Partai Amanat Nasional (PAN) DPD Kabupaten Sanggau, Kalimatan Barat. PAN melakukan keberatan atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan dan kabupaten dapil Sanggau II.

Namun gugatan perkara tersebut tidak dilengkapi dengan surat permohonan yang jelas. Kuasa hukum pemohon Priska Siregar justru tampak kebingungan menjawab pertanyaan dari Hakim I Dewa Gede Palguna. 

Duduk perkara tersebut bermula ketika kuasa hukum pemohon PAN Priska Siregar meminta persetujuan Hakim Palguna untuk memberikan dokumen perbaikan susulan. Sontak permintaan tersebut ditolak lantaran telah melewati batas akhir penyerahan bukti susulan sebelum sidang bergulir.

"Oh enggak, tidak bisa, itu pelampaui hukum acara tidak kami benarkan apapun alasanya saudara mendapat suara kuasa bukan urusan konstitusi, itu adalah urusan internal antara pemberi kuasa dan kuasa, itu tidak fair pihak termohon dan pihak terkait dan Bawaslu. Jadi jangan baca yang itu, yang perbaikan melapaui waktu," tegas Palguna dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg, di Gedung MK, Jakarta Pusat,Jumat, 12 Juli 2019.

Kemudian Priska kembali melanjutkan pembacaan dalil termohon yang menyebutkan terjadi penggelembungan suara pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kabupaten Sanggau. Sehingga MK diminta memerintahkan KPUD Sanggau mengoreksi serta mengulang suara pada kotak suara yang ada pada PSI.

Namun belum selesai menjelaskan dalil permohonan, dipotong oleh Hakim Palguna yang mempertanyakan dalil yang dibacakan, berkas perbaikan yang melampaui waktu atau berkas lama. 

"Perbaikan tanggal 31 Mei cuma dua lembar, saya ingatkan jangan bacakan yang sudah lewat tenggat waktu, jadi Anda baca dokumen yang  mana," tanya Palguna.
 
Priska menyebut bahwa dokumen yang dibacakan adalah dokumen 22 Mei yang belum ada perbaikan. Rupanya, karena Priska baru ditunjuk menjadi kuasa hukum, ia tidak mengetahui adanya dokumen yang telah diperbarui namun tidak melewati tenggat waktu yang ditentukan.

"Ini jadi persoalan ini, kalau Anda kembali ke 22 Mei jadi mana yang jadi perbaikan, 31 Mei ini perbaikan untuk 22 Mei , kalau anda baca yang 22 Mei apa tidak menjadi perburukan karena perbaikanya sudah disampaikan," heran Palguna. 

Kemudian Priska mengatakan dokumen tertanggal 22 Mei dengan 31 Mei memiliki persamaan. Hakim Palguna tidak dapat menerima alasan tersebut, karena akan berdampak terhadap jawaban yang telah disiapkan oleh pihak termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjawab dokumen terbaru 31 Mei. 

Akhirnya, kuasa hukum Priska menyetujui untuk menggunakan berkas dokumen 31 Mei. Namun ia mengaku tidak memiliki berkas salinan yang diberikan kepada majelis hakim. Ia pun meminta untuk diperbolehkan meminta salinan yang ada di tangan majelis hakim.

"Kami enggak pegang yang mulia, kalau boleh ada salinan pinjam yang mulia," tutur Priska.

"Lah jadi anda serius atau enggak mengajukan permohonan, kalau pertanyaan anak sekarang, are you ciyus?," canda Hakim Palguna.

Singkatnya, Hakim Saldi memutuskan untuk beralih ke pihak pemohon yang lainya dan menunda pembacaan permohonan yang disampaikan kuasa hukum PAN ini. Ia memberikan waktu untuk pemohon untuk mencari berkas salinan yang telah diperbarui 31 Mei 2019.

"Siap yang mulia," ujar Priska. 

"Ya mudah-mudahan berkasnya ditemukan jangan sampai nanti mereka melapor ke komisi orang hilang karena tidak ditemukan. Itu joke saja biar kita lebih segar," pungkas Saldi diiringi gelak tawa peserta sidang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((EKO))