Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menantikan sikap Oesman Sapta Odang (OSO) untuk mengajukan surat pengunduran diri dari Ketua Umum Partai Hanura. KPU tetap berpendirian OSO harus mundur jika ingin masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg DPD.
 
"Kan hari ini masih siang untuk jam 00.00 WIB kan masih panjang. Kewajiban KPU ya menunggu sebagaimana surat yang sudah kami berikan kepada Pak OSO," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2019.
 
Wahyu mengatakan, KPU memberi tenggat waktu bagi OSO karena kepatutan. KPU telah memberi waktu lebih lama agar OSO bisa mempersiapkan surat pengunduran diri tersebut.
 
"Kalau kita hanya memberi waktu satu dua hari kan tidak patut. Maka kita kurang lebih memberikan waktu tujuh hari kepada Pak OSO untuk melengkapi surat pengunduran diri yaitu sampai 22 Januari 2019 hari ini," ujar Wahyu.
 
Wahyu memastikan polemik OSO tak akan menganggu pencetakan surat suara. Sebab, hanya satu daerah yakni di dapil OSO maju sebagai caleg DPD di wilayah Kalimantan Barat.
 
"Daerah pemilihannya kan cuma satu, sehingga kita atur secara teknis dalam kurun waktu yang sudah kita tentukan," ucap Wahyu.

Baca: OSO Ngotot Ogah Mundur sebagai Ketum Hanura

Seperti diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyebut anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. OSO lantas menggugat putusan itu ke MA dan PTUN.
 
Mahkamah Agung mengabulkan gugatan uji materi OSO terhadap Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan anggota DPD. Majelis Hakim PTUN juga menelurkan putusan serupa dengan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menganulir OSO sebagai calon anggota DPD lantaran menjadi pengurus partai.

<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yNLveXPk" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((FZN))