Nasib OSO di Ujung Tanduk
Komisioner Bawaslu bidang Pendindakan, Ratna Dewi Pettalolo. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera memutus gugatan yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terkait pencalonan anggota DPD. OSO menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tak memasukkan namanya dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD.
"Untuk gugatan administrasi (diputus) tanggal 9, gugatan pidana tanggal 10," kata Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo ketika dikonfirmasi, Selasa, 8 Januari 2019.
Ratna mengatakan jika mengacu pada Pasal 461 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada empat jenis putusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi yaitu, perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu, dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Jika KPU terbukti melakukan pelanggaran administrasi, bisa jadi Pak OSO memenuhi syarat dimasukan ke DCT. Tapi kalau tidak terbukti, berarti tindakan KPU sudah benar," ujar Ratna.
Namun Ratna mengatakan kesimpulan itu baru bisa diambil setelah Bawaslu mempelajari seluruh rangkaian persidangan, termasuk keterangan saksi, ahli, dan memeriksa alat bukti.
Sementara itu, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) masih memeriksa gugatan pidana yang diajukan pihak OSO terharap KPU. Jika KPU terbukti melakukan pelanggaran pidana, maka kasus ini akan diteruskan ke penyidikan kepolisian.
"Kalau tidak, akan dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana. Akan berhenti di pembahasan kedua," kata Ratna.
OSO melaporkan KPU kepada Bawaslu terkait polemik pencalonan DPD. OSO menilai KPU melakukan pelanggaran administrasi karena telah melayangkan surat permintaan agar OSO mundur sebagai pengurus parpol bila tetap nyaleg.
Baca: OSO Minta KPU Kembali ke Jalan yang Benar
OSO menilai KPU telah melanggar putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan uji materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan legislatif. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga memenangkan OSO.
Dua putusan ini menjadi dasar OSO berkukuh bisa nyaleg DPD tanpa harus mundur sebagai pengurus parpol. Namun, KPU tetap berpegang PKPU. Sebab PKPU terkait syarat pencalonan itu merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan itu pada intinya melarang pengurus parpol nyaleg DPD.
KPU sejatinya telah memberikan batas waktu bagi OSO untuk mengundurkan diri dari kepengurusan parpol hingga 21 Desember 2018. Namun, OSO tak kunjung mundur, dan KPU juga ogah menambah tenggat waktu. KPU akhirnya memutuskan OSO tak masuk DCT anggota DPD.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GbmLay1N" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((FZN))
"Untuk gugatan administrasi (diputus) tanggal 9, gugatan pidana tanggal 10," kata Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo ketika dikonfirmasi, Selasa, 8 Januari 2019.
Ratna mengatakan jika mengacu pada Pasal 461 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada empat jenis putusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi yaitu, perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu, dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Jika KPU terbukti melakukan pelanggaran administrasi, bisa jadi Pak OSO memenuhi syarat dimasukan ke DCT. Tapi kalau tidak terbukti, berarti tindakan KPU sudah benar," ujar Ratna.
Namun Ratna mengatakan kesimpulan itu baru bisa diambil setelah Bawaslu mempelajari seluruh rangkaian persidangan, termasuk keterangan saksi, ahli, dan memeriksa alat bukti.
Sementara itu, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) masih memeriksa gugatan pidana yang diajukan pihak OSO terharap KPU. Jika KPU terbukti melakukan pelanggaran pidana, maka kasus ini akan diteruskan ke penyidikan kepolisian.
"Kalau tidak, akan dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana. Akan berhenti di pembahasan kedua," kata Ratna.
OSO melaporkan KPU kepada Bawaslu terkait polemik pencalonan DPD. OSO menilai KPU melakukan pelanggaran administrasi karena telah melayangkan surat permintaan agar OSO mundur sebagai pengurus parpol bila tetap nyaleg.
Baca: OSO Minta KPU Kembali ke Jalan yang Benar
OSO menilai KPU telah melanggar putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan uji materi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait syarat pencalonan legislatif. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga memenangkan OSO.
Dua putusan ini menjadi dasar OSO berkukuh bisa nyaleg DPD tanpa harus mundur sebagai pengurus parpol. Namun, KPU tetap berpegang PKPU. Sebab PKPU terkait syarat pencalonan itu merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan itu pada intinya melarang pengurus parpol nyaleg DPD.
KPU sejatinya telah memberikan batas waktu bagi OSO untuk mengundurkan diri dari kepengurusan parpol hingga 21 Desember 2018. Namun, OSO tak kunjung mundur, dan KPU juga ogah menambah tenggat waktu. KPU akhirnya memutuskan OSO tak masuk DCT anggota DPD.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GbmLay1N" allowfullscreen></iframe>
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((FZN))
BERITA TERKAIT
